AMBON, MalukuTerkini.com – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan komitmen akuntabilitas sosial dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026–2030 guna menjawab tantangan nyata pelayanan kesehatan di kawasan kepulauan Maluku.
Salah satu terobosan prioritas yang dicanangkan untuk periode lima tahun ke depan adalah penerapan program Rural Clinical School (RCS) guna membekali calon dokter dengan kondisi lapangan yang sebenarnya di daerah terpencil.
Inovasi tersebut disampaikan langsung oleh Dekan FK Unpatti, dr. Farah Christina Noya, M.HPEd., Ph.D., dalam Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Renstra FK Unpatti 2026–2030 di Ambon, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, mutu seorang dokter tidak hanya dibentuk di dalam ruang kuliah atau rumah sakit perkotaan, melainkan juga di fasilitas kesehatan tempat mereka mengabdi serta melalui kebijakan daerah yang menempatkan mereka.
“Masa depan pelayanan kesehatan di Maluku tidak boleh dan tidak bisa hanya dirancang oleh satu institusi saja. Penyusunan Renstra 2026 sampai 2030 ini berlandaskan pada komitmen akuntabilitas sosial, yaitu kewajiban moral dan kelembagaan FK Unpatti untuk mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat demi menjawab kebutuhan nyata masyarakat Maluku,” ungkapnya.
Penyusunan Renstra kali ini, katanya, juga mengedepankan transparansi dengan memaparkan data capaian maupun pekerjaan rumah kelembagaan secara terbuka.
“FK Unpatti mencatat sejumlah prestasi membanggakan, seperti rata-rata tingkat kelulusan Ujian Kompetensi Nasional Bagi Dokter (UKNPD) yang mencapai 84 persen sepanjang periode 2015 hingga 2024, serta penerbitan 45 karya ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi Scopus pada tahun 2025,” jelasnya.
Walau begitu, ia mengakui masih ada tantangan krusial yang harus diselesaikan bersama para pemangku kepentingan.
“Angka kelulusan mahasiswa tepat waktu saat ini masih berada di tingkat 60,4 persen, dan fakultas belum memiliki guru besar sejak berdiri pada tahun 2008, walaupun diproyeksikan akan ada satu guru besar pertama pada akhir tahun ini atau tahun depan. Selain itu, optimalisasi pendapatan fakultas di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Masalah mendasar di tingkat pelayanan publik juga menjadi sorotan utama, di mana terdapat 29 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Maluku yang hingga kini tidak memiliki dokter sama sekali.
Kondisi ini menjadi keprihatinan mengingat FK Unpatti telah meluluskan hampir 700 dokter sejak awal berdirinya. Selain itu, evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif mengenai dampak kehadiran FK Unpatti terhadap indikator kesehatan ibu dan anak di seluruh Kepulauan Maluku belum pernah dilakukan selama 18 tahun institusi ini berdiri.
Untuk mengatasi ketimpangan pelayanan di daerah terpencil dan tantangan geografis wilayah kepulauan, FK Unpatti merancang program Rural Clinical School.
“Melalui program ini, pola pendidikan profesi dokter (koas) yang selama ini terpusat di rumah sakit Kota Ambon akan digeser langsung ke daerah-daerah kabupaten,” katanya.
Farah menjelaskan mahasiswa tahap profesi nantinya akan menjalani masa pembelajaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jejaring di daerah, seperti RSUD Namlea, RSUD Piru, atau RSUD Maren, untuk dibekali kompetensi spesifik daerah kepulauan.
“Di fasilitas kesehatan tersebut, para calon dokter akan dilatih menangani kegawatdaruratan medis dengan keterbatasan sarana, mengelola logistik obat dan rantai rujukan antar pulau yang sering terkendala cuaca, memanfaatkan teknologi telekonsultasi, serta berkolaborasi harmonis dengan kader kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Keberhasilan pencapaian visi FK Unpatti 2035 untuk menjadi pusat keunggulan pendidikan kedokteran dan kesehatan berorientasi lingkungan laut pulau yang berdaya saing nasional maupun internasional sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
Ia juga menegaskan pendekatan Pentahelix Partnership yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, dunia usaha dan rumah sakit, komunitas masyarakat, serta media massa sebagai pengawal transparansi.
“Melalui sinergi bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta jajaran Rektorat Unpatti, kolaborasi ini diharapkan mampu memperbarui kurikulum, meningkatkan mutu kelulusan, menghadirkan riset berbasis solusi lokal, serta memberikan kepastian data dan regulasi tenaga kesehatan demi mewujudkan Universitas Pattimura yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Renstra FK Unpatti 2026–2030 dihadiri Rektor Unpatti Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd; Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc; Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. Pieter Kakisina, S.Pd, M.Si; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Dr. Ruslan H. S. Tawari, M.Si; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku saat ini adalah dr. Elna Sitourisme Anakotta, Sp.M; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Maluku, Direktur RS se-Maluku; Para Wakil Dekan FK; Para Koordinator Program Studi FK serta para akademiisi FK. (MT-01)
