AMBON, MalukuTerkini.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pulau Buano menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (9/9/2026).
Mereka mendesak pemerintah memperhatikan kondisi pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Buano Utara.
Sekitar 50 mahasiswa mengikuti aksi yang dikoordinatori Abidin Sombalatu. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan peningkatan fasilitas kesehatan sekaligus meminta pemerintah merealisasikan komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat Pulau Buano.
Salah satu spanduk yang dibentangkan massa bertuliskan, “Tagih Janji!!! Pelayanan Kesehatan Bukan Sekedar Janji Politik Tapi Kebutuhan Masyarakat Buano.”
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Mereka meminta adanya pembenahan dan peningkatan fasilitas serta pelayanan Puskesmas di Buano Utara, termasuk mendorong peningkatan status dan fasilitas Puskesmas Rawat Inap.
Mahasiswa juga meminta kejelasan mengenai realisasi berbagai komitmen pemerintah kepada masyarakat Pulau Buano. Mereka berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk mendapatkan penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah.
“Kami datang bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Kami ingin ada kejelasan dan penyelesaian nyata atas persoalan yang dihadapi masyarakat Buano,” teriak mahasiswa .
Menurut mahasiswa, setiap komitmen pemerintah kepada masyarakat harus dihormati dan diwujudkan dalam bentuk program nyata. Aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut juga akan dibawa kembali kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan para tetua negeri di Pulau Buano.
Aksi mahasiswa kemudian mendapat respons langsung dari Gubernur Maluku. Sekitar pukul 13.00 WIT, massa diterima dan berdialog dengan pemerintah daerah.
Ia mengaku kondisi pelayanan kesehatan dan kebutuhan pembangunan di Pulau Buano telah diketahui serta menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku.
“Namun, pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Karena itu, tidak seluruh program yang telah direncanakan dapat langsung direalisasikan,” ungkapnya.
Pemerintah, kata Gubernur, akan melaksanakan program secara bertahap berdasarkan ketersediaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan tanpa dukungan anggaran yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak pelaksana.
Terkait kondisi rumah masyarakat di Pulau Buano, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menurunkan tim untuk melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang dinilai tidak layak huni. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan melalui program bedah rumah.
Sementara mengenai pembangunan maupun pembenahan Puskesmas Buano Utara, Gubernur menjelaskan bahwa Puskesmas merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tidak dapat secara langsung mengambil alih pelaksanaan pembangunan tersebut. Meski demikian, pemerintah provinsi menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk membahas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Pulau Buano.
“Pemerintah tidak ingin memberikan kepastian waktu yang belum dapat dipastikan. Ketika anggaran sudah tersedia dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten telah dilakukan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangannya,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat Wakil Menteri Kesehatan dijadwalkan berkunjung ke Maluku. Persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten akan menjadi salah satu hal yang dikoordinasikan dalam kunjungan tersebut. (MT-04)
