AMBON, MalukuTerkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bakal menerapkan skema Work From Home (WFH) pegawai di tahun 2026 guna menyesuaikan dengan kebijakan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena, usai memimpin apel pagi di pelataran Balai Kota Ambon, Senin (15/12/2025).
“Kita tidak bisa meratapi dan menangisi situasi, yang dilakukan adalah menyesuaikan kondisi dampak dari berkurangnya TKD,” ungkapnya.
Dampak dari kebijakan pemrintah pusat tersebut, katanya menyebabkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga akan dipotong setengah, dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 78 milyar per tahun dikurangi menjadi Rp 39 milyar per tahun.
“Selain turunkan TPP kita berikan relaksasi bagi pegawai dengan total masuk kantor setengah tahun dan pegawai dibagi dalam 2 shift kerja. Contohnya, pegawai Shift 1 minggu pertama pegawai masuk 3 hari dan WFH 2 hari, kemudian yang minggu berikutnya bergantian, pegawai Shift 2 masuk 3 hari dan WFH 2 hari,” katanya.
Dengan skema ini, menurutnya, pelayanan bagi masyarakat akan tetap berjalan seperti biasa dan Pemkot dapat mengurangi beban belanja yang tidak prioritas.
“Apalagi Pemkot Ambon telah kelebihan pegawai, akibat dari penyelesaian tenaga honerer yang diangkat menjadi PPPK dan Paruh Waktu. Jadi pelayanan tidak pernah berhenti, berjalan seperti biasa, tetapi jumlah yang masuk berkurang,” ungkapnya.
Wattimena menegaskan, kebijakan yang dilakukan ini tidak menyalahi aturan sebab telah menyurati Kementerian PAN-RB dan BKN untuk rencana WFH di tahun 2026. (MT-06)
Tinggalkan Balasan