AMBON, MalukuTerkini.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku bersama Polda Maluku resmi memperkuat garda pertahanan keimigrasian di wilayah kepulauan guna mengantisipasi maraknya potensi kejahatan lintas negara, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Langkah konkret pengetatan pengawasan tersebut dimatangkan saat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, melakukan pertemuan dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto di Mapolda Maluku, Senin (27/7/2026).
Gindo Ginting menjelaskan bentang geografis Provinsi Maluku yang didominasi lautan dan gugusan pulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga lalu lintas serta aktivitas warga negara asing.
“Terlebih, saat ini Maluku baru disokong oleh dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian, yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual,” jelasnya.
Kendati memiliki keterbatasan UPT, namun katanya pihak Imigrasi menolak menjadikan kondisi geografis tersebut sebagai hambatan operasional. Pihaknya telah merancang skema pengawasan berbasis intelijen yang menjangkau hingga tingkat desa dengan menggandeng aparat penegak hukum setempat.
“Keterbatasan jumlah UPT bukan menjadi hambatan bagi kami untuk menghadirkan pengawasan keimigrasian yang optimal. Kami telah membangun jaringan intelijen keimigrasian dengan melibatkan perangkat desa serta aparat penegak hukum di daerah, termasuk kepolisian, sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pengawasan orang asing,” kata Gindo.
Ia mengaku sinergi erat bersama jajaran Polda Maluku sangat [penting dalam menghadapi berbagai dinamika keimigrasian.
“Pengawasan ketat tidak sekadar berfokus pada kelengkapan dokumen administratif keimigrasian, melainkan juga berfungsi sebagai langkah deteksi dini terhadap ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), pengawasan tenaga kerja asing, hingga perlindungan terhadap kawasan obyek vital nasional,” ungkapnya.
Menanggapi inisiatif tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyambut hangat penguatan koordinasi lintas instansi ini.
Ia memastikan jajaran kepolisian di seluruh wilayah Maluku siap menyokong penuh tugas operasional Imigrasi demi menjaga kondusivitas keamanan daerah dan mengawal program pembangunan nasional.
“Dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Imigrasi merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di Maluku. Polda Maluku siap bersinergi dalam pengawasan orang asing, termasuk dalam pengawasan dan pengamanan Proyek Strategis Nasional, khususnya yang berada di wilayah Masela,” tandasnya
Kapolda juga mengaku koordinasi yang padu dan solid antar-instansi merupakan kunci utama untuk mengantisipasi potensi tindak pidana pelanggaran hukum yang melibatkan orang asing maupun jaringan kejahatan transnasional. Menurutnya, melalui kolaborasi yang responsif dan terintegrasi, pengawasan keimigrasian di Maluku dipastikan berjalan lebih efektif dalam merespons dinamika pembangunan daerah.
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Imigrasi Maluku, Jose Rizal, ini diharapkan menjadi pilar utama terciptanya iklim keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di seluruh penjuru Maluku. (MT-04)
