AMBON, MalukuTerkini.com – Tiga inovasi unggulan menjadi fokus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menghadapi evaluasi terakhir bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, meminta seluruh jajaran memastikan inovasi yang ditampilkan memiliki data capaian dan mampu membuktikan manfaatnya bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Saiful saat memimpin Apel Pagi Pegawai di Rooftop Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Senin (24/8/2026).
Siwalima, KI On The Spot dan TABAOS/Buletin menjadi tiga inovasi yang diarahkan untuk ditampilkan secara konkret dalam evaluasi. Saiful menekankan pentingnya kesiapan data, capaian, serta kemampuan jajaran menjelaskan perubahan dan dampak yang dihasilkan dari masing-masing inovasi.
“Jangan hanya menyampaikan bahwa inovasi kita berjalan. Kita harus mampu menunjukkan capaian dan manfaatnya. Apa yang kita kerjakan harus bisa diukur dan dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Orientasi pada hasil tersebut juga diterapkan pada pengembangan potensi kekayaan intelektual dan indikasi geografis di Maluku.
Jajaran didorong tetap aktif melakukan pendampingan meskipun berada dalam keterbatasan anggaran, sehingga potensi masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum sekaligus memiliki nilai tambah.
Tidak hanya pada layanan, Saiful memperluas perhatian pada kontribusi Kementerian Hukum dalam menjawab kebutuhan regulasi di daerah.
Jajaran perancang peraturan perundang-undangan diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Maluku.
Menurut Saiful, ukuran keberhasilan organisasi harus terlihat dari dua sisi: tata kelola yang tertib di internal dan manfaat yang nyata di eksternal. Karena itu, kedisiplinan, kepatuhan terhadap ketentuan kedinasan, tertib administrasi, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tindak lanjut temuan, serta publikasi layanan menjadi bagian penting yang harus dijaga seluruh jajaran.
“Keberadaan Kementerian Hukum harus dirasakan masyarakat. Setiap pekerjaan harus memiliki hasil yang jelas, manfaat yang nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Saiful.
Evaluasi akhir PAN-RB menjadi momentum bagi Kemenkum Maluku untuk menunjukkan bahwa inovasi dan pembenahan tata kelola berjalan beriringan.
Dengan tiga inovasi unggulan sebagai fokus, jajaran diarahkan untuk tidak hanya memenuhi indikator evaluasi, tetapi membangun layanan hukum yang semakin terukur, relevan, dan berdampak bagi masyarakat Maluku. (MT-04)
