AMBON, MalukuTerkini.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dua proyek jalan lapen Tahun Anggaran 2025.
Ketiganya ditahan selama 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus.
Penahanan dilakukan pada Kamis (12/11/2026), malam berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri MBD,.
Sebelum penahanan dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi di Kantor Kejati Maluku.
Kasi Pidsus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing menjelaskan, usai penahanan kepada wartawan barusan menjelaskan ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Perkara ini berkaitan dengan dua paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Kedua proyek tersebut yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.
Dalam penyidikan, kedua pekerjaan itu ditemukan tidak menunjukkan realisasi fisik hingga masa kontrak berakhir. Progres pekerjaan tercatat nol persen, meskipun anggaran telah dialokasikan dan uang muka pekerjaan dicairkan.
Ia mengungkapkan, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli serta mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara.
“Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal primair Pasal 603 dan subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional,” ungkapnya.
Sihombing menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah. (MT-04)
