Menkeu: Camat Harus Awasi Dana Desa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para camat untuk mengawasi penggunaan dana desa demi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa.

Menkeu juga mengingatkan peran strategis camat sebagai penentu kemajuan bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dalam pidatonya bertema "Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Berasal dari APBN", Menkeu berkali-kali menekankan pentingnya peran camat dalam proses pembangunan nasional, terutama di daerah.

Dalam soal dana desa, misalnya, Menkeu meminta camat ikut mengawasi karena setiap tahun dana desa terus bertambah.

Ia menyebutkan pada tahun 2019 dana desa mencapai Rp 70 triliun padahal pada 2015 dana desa hanya Rp 20 triliun.

"Jumlah dana desa ini terus akan bertambah setiap tahun. Kita tidak ingin dana desa bertambah, tapi tidak ada peningkatan pelayanan publik di daerah, kesejahteraan rakyat di desa tidak bertambah baik, kemiskinan tidak berkurang. Camat harus ikut mengawasi," tandasnya.

Menkeu mengingatkan kemiskinan secara nasional sudah berkurang namun di desa tingkat kemiskinan masih ada yakni sebesar 13,2 persen.

Namun, Menkeu mengungkapkan ada desa telah berhasil meningkatkan infrastruktur di desa dengan terbangunnya 191.000 kilo meter jalan, 9.000 pasar. 4175 embung dan 24.600 Posyandu.

"Saya berharap semua pihak termasuk camat untuk ikut mengawasi penggunaan dana-dana dari pemerintah pusat, tidak hanya dana desa, tapi juga DAK dan DAU," ungkapnya

Menkeu mengatakan pada tahun 2019 ini dana APBN sebesar Rp 2.461 triliun dan dari dana sebesar itu sebanyak Rp 826 triliun rupiah ditransfer ke daerah.

"APBN 2019 adalah APBN yang adil, sehat dan mandiri. Seperti diharapkan Bapak Presiden Jokowi dengan dana APBN itu diharapkan kita bisa memutus generasi kemiskinan. Di sinilah peran para camat karena maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh camat sebagai manajer pembangunan di daerah," kata Menkeu. (MT-06)