Gubernur: Tarif Angkutan Udara Picu Inflasi di Maluku

JAKARTA - Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan salah satu pemicu inflasi di Provinsi Maluku disebabkan oleh tingginya harga tiket penerbangan domestik.

Olehnya itu, ia meminta agar Presiden melalui Menteri Perhubungan dapat mempertimbangkan agar 63 rute penerbangan domestik di Maluku masuk dalam kebijakan penurunan batas atas - batas bawah tarif angkutan udara.

"Komponen yang tetap bertahan menjadi pemicu inflasi kita adalah harga tiket angkutan udara," kata Murad saat menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 di Hotel Sahid, Jakarta,  Kamis (25/7/2019).

Rakornas tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Dikatakan, berdasarkan roadmap pengendalian inflasi Provinsi Maluku tahun 2016 - 2019, telah ditetapkan sasaran inflasi 2018 yakni 4,0%, dan untuk tahun 2019 - 2021 telah ditetapkan sasaran inflasi Maluku tahun 2019. Sasaran inflasi 2018 sebelumnya yakni 3,5%.

Perkembangan inflasi Maluku sejak 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan. Namun, di akhir tahun 2018 mengalami tekanan. Capaian inflasi Provinsi Maluku hingga bulan Juni 2019, kata Murad, tercatat mencapai 4,1 %.

"Capaian inflasi ini lebih tinggi dari sasaran inflasi kita yakni 3,5%, dan lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat 3,28%. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan tarif angkutan udara yang begitu tinggi," katanya.

Murad menjelaskan, rute penerbangan di Maluku sebanyak 63 rute domestik, terdiri dari 14 rute dalam daerah, dan 49 rute luar daerah atau antar provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya 20 rute penerbangan antar provinsi yang mengalami penurunan batas atas sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019.

"Dengan mempertimbangkan Maluku sebagai daerah kepulauan, mohon kiranya pertimbangan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar dapat mempertimbangkan 63 rute penerbangan yang ada di Maluku untuk masuk dalam kebijakan penurunan batas atas dan batas akhir tarif angkutan udara," jelasnya.

Ia mengaku, keberadaan Satgas Pangan dari Polda Maluku juga sangat membantu dalam mengendalikan harga, dan turut berperan dalam menurunkan inflasi. "Saya harap Satgas ini bisa dijalankan lagi," katanya.

Selain itu, katanya, masyarakat juga perlu didorong untuk tidak tergantung pada konsumsi beras, sebab ada banyak makanan pokok khas Maluku seperti sagu dan umbi-umbian yg bisa menjadi makanan utama.

"Beras bukan satu-satunya makanan pokok sumber karbohidrat, dan di Maluku kita punya sagu dan ubi-ubian,” tandasnya.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya saat membuka rakornas meminta agar instansi terkait dan stakeholder lainnya segera melakukan harmonisasi tentang kebijakan moneter, suku bunga, produksi, infrastruktur, dan kepastian berinvestasi bagi pengusaha.

"Inflasi itu ibarat tekanan darah. Kalau terlalu tinggi, bisa pingsan. Kalau terlalu rendah, pun bisa pingsan," ujarnya.

Ia mengajak agar para stakeholder terkait dapat menjalin kemitraan yang harmonis. "Jadi inflasi ringan dan dapat dikendalikan itu, intinya lakukan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan stakeholder lainnya," katanya. (MT-06)