Mendagri Beberkan Kucuran Anggaran Pilkada Di Bursel, SBT, Aru & MBD

AMBON - Mendagri Tito Karnavian membeberkan kucuran anggaran pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten di Maluku yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

Keempat kabupaten masing-masing, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Mendagri saat Rapat Koordinasi dalam rangka menyukseskan Pilkaka Serentak 2020 dan Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19 di Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/7/2020) menjelaskan ada dua sumber Ada APBN dan APBD dengan dibuat Naskah Perjanjian Hibah. Namun karena dilaksanakan pandemi maka dari KPU dan Bawaslu meminta tambahan anggaran baik penyelenggara pengaman maupun pemilih.

"Untuk kebutuhan penyelenggara, pengawas, aparat keamanan juga perlengkapan untuk perlindungan diri itu secara nasional dari KPU mengajukan Rp 4,7 trilyun pada APBN, tahap pertama lebih kurang Rp 940 milyar sudah diturunkan. Saya sudah cek termasuk yang di termasuk di Provinsi Maluku untuk 4 kabupaten, saya lihat KPU  Seram Bagian Timur sudah terima Rp 3 milyar, Bursel Rp 1,25 milyar, MBD Rp 1,95 milyar dan kepulauan Aru Rp 1,8 milyar. Bawaslu juga saya liat angkanya sudah ada yang masuk ke Bawaslu di 4 kabupaten ini," jelasnya.

Dikatakan KPU di daerah harus secepat mungkin Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) direalisasikan..

"Tadi data dari Bapak Gubernur saya sangat happy sekali karena kabupaten SBT ini sudah 94,81 persen untuk KPU, Bawaslu dan aparata keamanan. Namun dalam catatan saya beda dalam catatan saya KPU untuk SBT baru 36,92 persen," katanya

Mendagri terus membeberkan untuk kabupaten Bursel disampaikan oleh Gubernur sudah 62  persen, namun dalam catatan Kemendagri baru 40 persen untuk KPU, kemudian Bawaslu-nya 40 persen, dan aparat  keamanan 40 persen

"Kabupaten MBD untuk  KPU sudah 61 persen sesuai catatan gubernur, namun catatan kita baru 40 persen,  Bawaslu-nya baru  49 persen aparat keamanan baru 50%. Kepulauan Aru tadi catatan pak gubernur 52,2 persen, di KPU 63,91 persen, Bawaslu 100 persen aparat keamanan 95,50 persen," jelasnya.

Mantan Kapolri juga mengungkapkan saldonya anggaran daerah di SBT dengan APBD Rp 796 milyar,  Bursel Rp 653 milyar, MBD Rp 1,8 trilyun dan Kabupaten Kepulauan Aru Rp 884 milyar.

"Dari anggaran ini kita melihat saldo kas SBT ini punya saldo Rp 84,30 milyar.  Yang tidak boleh diganggu gugat itu belanja pegawai harus dibayar gaji pegawai Rp 13,7 milyar dankalau dibayar semua 100 persenuntuk KPU, Bawaslu dan aparat keamanan maka masih punya sisa salso Rp 41,1 milyar belum termasuk nanti bulan Agustus seperduabelas dana alokasi umum dari pusat akan masuk lagi," ungkapnya.

Khusus untuk Buru Selatan, Mendagri menilai agak berat karena APBD  memang kecil sebesar Rp 653 milyar.

“Saldo yang ada kecil Rp 21,27 milyar dan kalau dibayar total KPU, Bawaslu dan aparat keamanan sebesar Rp 20,95 miliar, sedangkan belanja pegawai yang harus dibayar Rp 10,18 milyar sehingga akan defisit minus Rp 9,86 milyar. Maka ini teknisnya diberikannya bertahap untuk Buru Selatan dan tidak bisa paksakan 100 persen,” ungkapnya.

Kemudian Maluku Barat Daya, kata Mendagri, APBD-nya besar senilai Rp 1,08 trilyun, namun baru diberikan 40 persen sementara di dalam kasnya ada Rp  152,34  milyar.

“Jika dibayarkan KPU, Bawaslu dan aparat keamanan secara total maka masih kurang Rp 25,90 milyar  ditambahk belanja pegawainya Rp 12,51 milyar yang wajib maka masih ada cadangan saldonya Rp 113 milyar,” katanya.

Dijelaskan untuk Kepulauan Aru dengan APBD Rp 884 milyar, saldonya Rp 21,64 milyar, harus bayar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan Rp 8,90 milyar dengan belanja pegawai Rp 14,51 milyar sehingga masih defisit Rp 1,77 milyar.

“Jangan dipaksa nanti tunggu DAU yang 1/2 dari Pusat baru bisa dibayarkan. Jadi dua yang daerah punya uang segera dibayarkan dan dua belum punya bertahap tetapi hati-hati. Karena dari postur APBD seperti Aru Rp 884 milyar kok saldonya Rp 21 milyar, nah uang lain kemana larinya. Pasti prioritas untuk proyek jadi ini tolong prioritas agenda demokrasi ini," jelasnya.

Ia juga meminta perhatian Gubernur untuk memperhatikan pencairan anggaran pilkada di keempat kabupateb tersebut. (MT-04)