Gubernur Maluku Ikuti Rakor Pencegahan & Pengendalian Covid-19 Secara Virtual

AMBON -  Gubernur Maluku Murad Ismail mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Rakor ini merupakan inisiasi Kemendagri secara virtual dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kantor Kemendagri, Kamis, (27/8/2020).

Rakor yang dibuka Menko Polhukam Mahfud MD ini juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Wakil Ketua KPK mewakili Ketua KPK Alexander Marwata,  Anggota V BPK RI mewakili Ketua BPK RI  Bahrullah Akbar, Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo,  Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Dirjen Perimbangan Keuangan mewakili Menteri Keuangan Astera Primanto Bhakti, Jamdatun mewakili Jaksa Agung Feri Wibisono, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga,  serta seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala BPKP Provinsi, Kajati dan Kajari se-Indonesia, Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dir Reskrimsus Polda se-Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, harus sama-sama diselamatkan.

Oleh karena itu, para pengambil kebijakan, baik di pusat dan daerah, mesti tahu kapan mesti menginjak rem atau menarik gas. Sehingga, ada keseimbangan dalam memerangi Covid-19 dengan upaya memulihkan ekonomi masyarakat.

"Karena itu seluruh pimpinan pengambil kebijakan, baik pusat maupun daerah, Presiden  minta untuk betul-betul bisa mengatur dan dengan diskresi karena kekhasan daerah masing-masing bisa mengatur keseimbangan antara menginjak gas dan menginjak rem, " katanya.

Menurut Mendagri, rapat koordinasi bersama ini merupakan tindak lanjut dari arahan  Presiden Jokowi  pada rapat kabinet beberapa hari lalu yang membahas  mengenai masalah penanganan Covid dan isu-isu terkait masalah ini. Terutama  pemulihan ekonomi nasional, penanganan Covid-19 dan juga Pilkada yang akan dilaksanakan di masa pandemi.

“Jadi ada tiga topik ini yang dibahas dalam Rakor bersama. Rakor juga untuk  mengevaluasi sekaligus menyamakan perspektif dan langkah ke depan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, maka memerangi virus dan memulihkan ekonomi harus seiring sejalan dan harus saling terkait. Dalam kontek itu pula, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 yang menitikkan pada dua hal. Pertama penanggulangan Covid-19 dan yang kedua pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi disitu ada dua hal yang harus kita kerjakan bersama karena tidak mungkin kita tidak melakukan ini di dalam perkembangan sekarang ini. Oleh itu sebabnya setelah itu Presiden dan pemerintah membicarakan tentang kemungkinan istilah yang umum, new normal, kehidupan baru, kita mulai mengajak masyarakat bergerak bahwa Covid-19 itu adalah fakta didalam kehidupan kita. Karena itu fakta maka kita tidak bisa menghindar terus dan bagaimana caranya hidup dengan Covid itu. Hidup bahwa Covid-19 itu ada tetapi kita tetap menjalankan tugas-tugas itu, tugas-tugas pemerintahan seperti biasa," katanya.

Menurut Mahfud, di masa pandemik ini ada dua arah dalam kehidupan bernegara. Pertama, dalam kebijakan fokusnya tetap memerangi atau menanggulangi Covid-19 dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua memulihkan secara pelan-pelan kehidupan bernegara, berbangsa dan  bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik, agama atau sosial. (MT-04)