DPRD Maluku Setujui Dua Ranperda Usulan Pemprov

AMBON – DPRD Maluku menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menjadi menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan akhir Pansus DPRD Maluku terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi.

Rapat Paripurna digelar secara virtual langsung dari Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (4/11/2020).

Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Lucky Wattimury didampingi seluruh unsur wakil pimpinan dewan lainnya.

Usai pembacaan laporan Pansus, akhirnya Ranperda tentang Peraturan Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi ini pun disetujui oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah.

Rancangan Keputusan dua Ranperda yang disetujui masing-masing,  Nomor 25 Tahun 2020  tentang Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan, Maluku dianugerahi potensi sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi yang menjanjikan, dimana terdapat sembilan wilayah kerja minyak dan gas bumi, baik yang masih dalam tahap ekspolitasi maupun produksi.

“Potensi pendapatan daerah yang berasal dari deviden sesuai skema PI 10 persen dari wilayah kerja Marsela, diprediksi akan menyentuh angka Rp 30 triliun per tahun untuk porsi kepemilikan 5 persen atau setara Rp 60 triliun per tahun, untuk total porsi kepemilikan 10 persen,” katanya.

Terkait hal tersebut,  Pemprov Maluku bersama-sama DPRD kemudian membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi yang merupakan perseroan daerah berbentuk Holding dengan modal dasar sebesar Rp 25 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan, dengan diselesaikannya proses pembahasan dan penetapan kedua Ranperda ini, Pemprov Maluku diharapkan dapat mempercepat langkah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan sesuai amanat RPJMD Maluku Tahun 2019-2024.

"Melalui ranperda ini, kami berharap Pemprov Maluku melalui OPD terkait untuk dapat melakukan sosialisasi kepada stakeholder yang ada di kabupaten/kota. Dengan demikian, semua dapat memahami keberadaan kedua Ranperda ini," tandas Wattimury. (MT-04)