Sekilas Info

Pemprov Maluku Akan Berlakukan Pajak Air Permukaan

Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy

AMBON - Pajak air permukaan akan diberlakukan oleh Pemprov Maluku. Mendahuluinya, masyarakat akan diberikan sosialisasi terkait pentingnya penerapan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Air Permukaan.

"Sosialiasi penting dilaksanakan, agar masyarakat yang merupakan pelaku usaha, bisa memahami betul UU dimaksud," jelas Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, kepada wartawan, di Kantor Gubernur, Kamis (3/12/2020).

Dikatakan, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Air Permukaan, memang telah diterapkan sejak UU tersebut ditetapkan, namun pemahaman masyarakat terkait hal itu masih sangat minim.

"UU sudah mana diterapkan lama, namun masyarakat belum banyak yang paham, sehingga banyak juga yang tidak membayar pajak air permukaan ini," katanya.

Menurutnya, sudah merupakan amanat UU Nomor 28/2009, bahwa siapapun pelaku usaha yang menggunakan air permukaan, maka wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

"Ketika mengelola sektor tertentu yang kemungkinan dengan skala industri maka wajar untuk menyetor pajak penggunaan air permukaan," ungkapnya.

Adapun kriteria usaha, jelasnya, yang dikenai pajak seperti, tambak udang, depot isi ulang air minum, dan usaha lainnya yang memiliki pengelolaan berskala industri.

Dikatakan, dalam penerapan undang-undang tersebut, hanya ada satu kriteria pekerjaan saja yang tidak dikenai pajak jika menggunakan air permukaan.

"Yang tidak kena pajak air permukaan, hanya mereka para petani," ujarnya.

Ia menambahkan, pentingnya membayar pajak air permukaan, karena hal tersebut untuk kepentingan publik kedepan. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!