Sekilas Info

Persoalan Ambang Batas Kandaskan Permohonan PHP Bupati Aru

Ilustrasi

AMBON - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, Rabu (17/2/2021) sore.

Mahkamah memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Timotius Kaidel - Lagani Karnaka ini tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya saat membacakan petikan amar Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 dalam persidangan yang digelar secara virtual di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (17/02/2021).

Mahkamah menanggapi kedudukan hukum Pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kepala Daerah Tahun 2020.

MK menimbang pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru adalah 106.057 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan Johan Gonga – Muin Sogalrey) adalah paling banyak 2% x 50.971 suara (total suara sah) = 1.019 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 23.498 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 27.473 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (27.473 suara - 23.498 suara) = 3.975 suara (7,79%) atau lebih dari 1.019 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Pasangan Timotius Kaidel - Lagani Karnaka dalam sidang tersebut memberikan kuasa kepada Fidelis Angwarmasse, Yohanis Romodi Ngurmetan dan Hendra Jamlaay, sementara KPU Kabupaten Kepulauan Aru memberi kuasa kepada Paulus Lubis, Lauritzke Mantulameten, Abdul Haji Talaohu, dan Arasad Suwakil. Sedangkan sedangkan pasangan Johan Gonga - Muin Sogalrey memberi kuasa kepada Anthoni Hatane dan Laura Meydiana. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!