Sekilas Info

Tak Lagi Disclaimer, Pemkab Aru Kini Dapat Opini WDP dari BPK

SERAHKAN LHP - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin saat menyerahkan LHP LKPD Pemkab Kepulauan Aru secara virtual dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (4/6/2021)

AMBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.

Opini WTP diraih kabupaten Kepulauan Aru setelah LKPD tahun anggaran sebelumnya BPK menyatakan disclaimer.

Kepala BPK Provinsi Maluku Muhammad Abidin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut secara virtual, di kantor BPK Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (4/6/2021).

LHP LKPD Kepulauan Aru diterima oleh Wakil Bupati Muin Sogalrey, bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin menjelaskan, dari hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Kepulauan Aru ditemukan laporan keuangan belum menyajikan nilai pendapatan dan belanja BOS Kinerja dan Afirmasi serta belum diketahui realisasi belanja dan sisa saldo pada masing-masing sekolah, terdapat kekurangan volume paket pekerjaan pada dua OPD, dan permasalahan penatausahaan Kerugian Daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan dimana terdapat perbedaan nilai kerugian daerah antara CaLK dengan data TPKD dan hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019 belum ada penjelasan memadai yang disampaikan ke Tim Pemeriksa BPK.

Pemkab Kepulauan Aru, jelas Abidin,  juga telah melakukan upaya perbaikan atas permasalahan aset tetap tahun sebelumnya antara lain melakukan sensus/inventarisasi atas aset/barang milik daerah.

“Namun demikian, dari kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya permasalahan laporan keuangan belum menyajikan pendapatan dan belanja BOS Kinerja dan Afirmasi serta belum diketahui realisasi belanja dan sisa saldo pada masing-masing sekolah, permasalahan penatausahaan Kerugian Daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan dimana terdapat perbedaan nilai kerugian daerah antara CaLK dengan data TPKD,” jelasnya.

Abidin mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019 belum ada penjelasan memadai yang disampaikan ke Tim Pemeriksa BPK yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemkab Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, sehingga BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

"Opini LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan opini dari tahun sebelumnya," ungkap Abidin. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!