Warga Pelauw Duduki DPRD Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com - Warga Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng menduduki DPRD Maluku, Kamis (9/12/2021).

Ratusan warga ini awalnya melakukan aksi di sekitar Monumen Gong Perdamaian Dunia dan kemudian melanjutkan aksi ke DPRD Maluku.

Aksi puluhan warga yang dikoordinir oleh Pengurus Besar Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia Pelauw, diketuai oleh Erdy Rizal Tualepe ini meminta perhatian pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak untuk menyelesaikan masalah pengungsi Pelauw yang saat ini berada di Negeri Rohomoni.

Dalam pernyataan sikapnya, warga menuntut keadilan terkait penyelesaian konflik antar warga yang terjadi di Negeri Pelauw sejak 12 Februari 2012.

Bagi mereka negara berhak melindungi Hak Asasi setiap warga negaranya sebagai perwujudan hak universal dalam kedudukan manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

"Menjadi pertanyaan kritis apakah semua warga negara telah mendapatkan perlindungan itu??? Konflik Pelauw yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2012 telah meluluhlantahkan negeri dan mengakibatkan kurang lebih 300 rumah terbakar, 6 korban jiwa dan bahkan ribuan orang mengungsi, yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan lansia,” ungkap Ketua Pengurus Besar Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia Pelauw, Erdy Rizal Tualepe.

Bahkan hinggga 1 dekade, katanya. tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan mengembalikan pengungsi pelauw ke tempat asalnya.

“Ini membuktikan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah telah gagal dalam mengimplimentasikan amanat UUD 1945 dalam memberikan perlindungan dan kemakmuran bagi rakyatnya," katanya.

Tualepe mengaku 10 tahun lamanya warga pengungsi konflik Pelauw berjuang mencari keadilan dengan mendatangi semua pemangku kebijakan di daerah ini, mulai Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, DPRD Maluku, DPRD Maluku Tengah, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504 Ambon, dan bahkan masih banyak lagi langkah langkah diplomasi yang sudah ditempuh namun tak satupun membuahkan hasil.

“Jika di hubungkan dengan rentetan konflik yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Malteng misalnya konflik Hitu Lama – Hitu Messing, Porto - Haria, Mamala - Morela, Seith - Negeri Lima, Pelauw-Kailolo, dan lain-lain dengan tanggap dan penuh kepedulian Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng dengan serius menyelesaikan persoalan secara tuntas. Ada apa dengan penyelesaian pengungsi konflik Pelauw sampai berkepanjangan selama 10 tahun,” ungkapnya.

Ia mengatakan, warga melakukan aksi untuk menyalurkan aspirasi kepada DPRD Provinsi Maluku agar Pemkab Malteng dan pihak terkait dalam hal ini Kepala Pemerintahan Negeri Pelauw juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk segera melakukan proses rekonsiliasi yaitu memanggil kedua belah pihak duduk dalam meja perundingan guna membahas kesepakatan perdamaian.

Baca Juga: Didemo Warga, DPRD Maluku Janji Serius Bahas Masalah Pengungsi Pelauw

"Harapan kita semua adalah penyelesaian konflik sosial Pelauw dapat terwujud dalam waktu dekat dan menjadi perhatian dan prioritas utama Pemkab Malteng, sehingga seluruh warga masyarakat Pelauw dapat kembali hidup bahagia lahir dan batin di negerinya," katanya. (MT-04)