Penjabat Bupati Tanimbar Jawab Keluhan ASN Terkait TPP

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com - Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Edward Indey, akhirnya menjawab semua keluh kesah dari para Aparatur Sipil Negara' (ASN)-nya terkait dengan kepastian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan uang makan pegawai P3K yang selama tahun 2022 belum terbayar.

Hal ini diungkapkan Indey pasca aksi demo dan mogok yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan (nakes) RSUD PP Magreti yang mendatangi rumah rakyat Kewarbotan Saumlaki dan akhirnya diboyong oleh para wakil rakyat ke pendopo bupati, Saumlaki, Jumat (23/12/2022).

Dihadapan perwakilan pendemo yang juga adalah ASN dan didampingi Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya serta Dandim 1507/Saumlaki Letkol Inf Didik Teguh Wahluyo, Indey menjelaskan hal ikwal permasalahan ini.

Ia mengaku sejak menjabat di Tanimbar ini, kondisi keuangan berada pada kerumitan yang luar biasa. Dalam kondisi yang rumit itu, ia bersama Sekda dan para pimpinan OPD yang ada berupaya semaksimal mungkin mengelola keuangan yang ada.

"Di poin ini kami dapati permasalahan yang ada dari sekian banyak masalah, pada TPP, insentif dan jasa pelayanan nakes yang belum terbayarkan. Insentif dan jasa pelayanan kesehatan tergabung dalam satu item yakni belanja pegawai. Harusnya kan terpisah dan nomor rekeningnya juga beda. Makanya untuk rubah itu harus dilakukan pada APBD Perubahan untuk penyesuaian," ungkapnya.

Dalam waktu singkat itu, pihaknya harus menata keuangan yang ada untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan kemamluan keuangan daerah.

“Dibandingkan dengan ASN lainnya justru nakeslah yang mendapat prioritas pertama. ASN lain TPP-nya belum dibayarkan. Apabila dilihat dari jasa dan lain-lain, kesehatan lebih besar dari PNS lainnya. Yang kami sesalkan, nakes yang diangkat dengan sebuah etika profesi dan sumpah profesi justru melakukan aksi seperti ini. Kapan saya tidak melayani dan membuka diskusi dengan kalian? Tiap hari Rabu saya buka ruang itu," sesal Indey

Lantaran melakukan aksi demo ini, para nakes mengabaikan pelayanan di rumah sakit, padahal ada tiga pasien yang harus dioperasi hari ini.

Terkait pembayaran TPP dan jasa pelayanan kesehatan, Indey menegaskan pembayaran akan dilakukan baik tiga bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan pada kas daerah.

“Jika ikut aturan, harusnya jasa pelayanan itu dibayar setiap bulan. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Kepulauam Tanimbar ini justru menjadi hutang diakhir tahun.  Untuk TPP kita menyesuaikan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun ini PAD kita jauh di bawah target, sehingga pembayaran pun disesuaikan dengan pembagian ada yang dibayarkan enam bulan untuk pegawai eselon II dan jabatan struktural, dan tujuh bulan untuk golongan I, II, II termasuk uang makan P3K,” rincinya.

Indey mengajak para ASN maupun tenaga P3K untuk jangan melawan lupa.

“Coba dilihat lagi ke belakang sebelum dirinya datang ke Tanimbar. Harus digarisbawahi siapapun yang menjabat di Kabupaten Kepulaua Tanimbar, pasti akan mengalami masalah yang sama,. Tidaklah mungkin menyelesaikan kerumitan keuangan secara cepat, semua membutuhkan waktu. Mengapa saya sebagai penjabat harus masuk ke hal teknis? Padahal kan ada sekda, ada dinas teknis? Saya mau turun supaya saya lihat akar masalah. Saya ingin memecahkan masalah yang ada dengan keterbatasan anggaran yang ada. Mari kita saling memahami kondisi,” ungkapnya. (MT-06)