Canangkan Gerbangdutas 2023, Menkopolhukam: Jangan Mangkrak!

AMBON, MalukuTerkini.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, (15/6/2023).

Mahfud dalam sambutannya mengingatkan agar pembangunan kawasan perbatasan yang sudah dimulai dan akan dikerjakan menghindarkan terjadinya 2 hal. Yang pertama jangan ada pembangunan yang mangrak dan jangan sampai terlibat atau terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanaannya.

"Jangan dibangun terlantar, hanya karena kurang koordinasi. Karena sebenarnya, setiap pembangunan sudah disertai pendanaan rencana anggaran yang baik. Kalau mangkrak berarti keliru, tidak bisa diteruskan dan terlantar," tandasnya.

Sebelumnya di awal sambutan, Mahfud juga menjelaskan, dalam pembangunan perbatasan tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 7,717 triliun lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten/kota pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas termasuk di wilayah Kabupaten MBD.

"Hal tersebut harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan, " jelasnya.

Mahfud juga menyampaikan upaya pemerintah dalam membangun perbatasan secara bertahap telah berhasil menjadikan wajah perbatasan Indonesia berubah menuju ke arah yang lebih baik.

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, menurutnya, melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat berupa pengelolaan sumber daya dan potensi kawasan sangat progresif meninggalkan keterisolasian dan ketertinggalan.

"Dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu hingga saat ini, upaya pemerintah dalam membangun perbatasan secara bertahap telah berhasil mewujudkan wajah perbatasan Indonesia berubah menuju ke arah yang lebih baik," ungkapnya.

Mahfud mengaku, beberapa hal pokok dalam pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023. Salah satunya meminta pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) agar melakukan monitoring implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023 oleh Kementerian/Lembaga.

"Hasil monitoring dikoordinasikan kepada Sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023," ungkapnya. (MT-04)