Sekilas Info

DPMPTSP Maluku Masuk Deretan 10 Satker Dekonsentrasi Terbaik Kemendagri

AMBON, MalukuTerkini.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku masuk dalam deretan 10 satuan kerja (Satker) dekonsentrasi terbaik semester I di jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kategori nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi 10 Satker tersebut,

Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Indra Gunawan saat acara Workshop Integrasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik (SAKTI) dan Koordinasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2023 di Hotel The Jayakarta Suites Komodo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (7/9/2023).

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen kita bersama dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran. Saya berharap ke depan kita bisa konsisten untuk menjaga kualitas IKPA baik dari sisi perencanaan angaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran,” ungkapnya.

Adapun 10 satker dengan nilai tertinggi tersebut yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 98,82, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan (96,32), DPMPTSP Provinsi Maluku Utara (95,78), Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (95,64), Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung (95,45), BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur (95,37), Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat (95,09), DPMPTSP Provinsi Bengkulu (94,64), Sekretariat Daerah Maluku Utara (94,37), serta DPMPTSP Maluku (94,24).

Dalam kegiatan itu, Indra menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada 10 satker tersebut. Selain itu, dirinya juga menyerahkan secara simbolis Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Edisi ke-2.

Indra menyampaikan, pengendalian pengelolaan keuangan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

Ia juga mendorong para pejabat perbendaharaan pada satker termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi guna penerbitan SPP dan SPM.

Selain itu, Indra juga meminta agar hal tersebut dapat diterapkan paling lambat 1 September 2023 sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-87/PB/2023 tertanggal 5 Mei 2023.

Ia membeberkan capaian Ditjen Bina Adwil Kemendagri yang memperoleh 3 penghargaan atas evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2023 dari Kepala Kantor KPPN Jakarta IV. Penghargaan tersebut yaitu peringkat II laporan keuangan tingkat UAKPA terbaik pagu jumbo, terbaik ketiga kartu kredit pemerintah (KKP), dan terbaik kelima IKPA pagu jumbo yang disampaikan pada 30 Agustus 2023. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!