Sekilas Info

Polda & BPN Maluku Bersinergi Atasi Sengketa & Mafia Tanah

AMBON, MalukuTerkini.com – Jajaran Polda Maluku dan Kantor Wilayah (kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku bersinerhi untuk mengatasi sengketa dan mafia tanah.

Hal itu terungkap saat Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku, Bernadus Wijanarko, Kamis (23/1/2025).

Pertemuan silaturahmi yang sekaligus membicarakan sinergitas kedua lembaga negara untuk mengatasi persoalan sengketa dan mafia tanah di Maluku.

Pertemuan ini juga menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan kerja sama antara Polda Maluku dan BPN Maluku guna menangani berbagai permasalahan pertanahan yang kerap memicu konflik di wilayah Maluku.

Sejumlah pejabat dari Polda Maluku turut hadir, di antaranya Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi, Karo Logistik dan Direktur Reskrimum.

Sementara dari BPN Maluku, turut mendampingi Kakanwil yaitu Heru Setiawan (Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa), serta Agung Gumilar (Kepala Bagian Tata Usaha).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menekankan pentingnya membangun sinergi antara kepolisian dan BPN untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan penyelesaian sengketa pertanahan berjalan adil dan profesional.

"Pelayanan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN harus dilakukan secara profesional dan transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka," ungkap alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 ini.

Ia juga menyoroti urgensi pemberantasan mafia tanah dan polemik kepemilikan tanah yang dinilai menjadi akar dari sejumlah konflik sosial di Maluku.

"Pemberantasan mafia tanah dan Polemik Hak Kepemilikan harus menjadi prioritas bersama. Kami berharap BPN dapat bekerja lebih transparan dalam menerbitkan sertifikat tanah sehingga tidak ada lagi polemik di tengah masyarakat. Permasalahan batas tanah, baik antar individu maupun antardesa, harus segera diselesaikan agar tidak memicu konflik sosial yang lebih besar," jelas mantan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri ini.

Senada dengan Kapolda, Kakanwil BPN Provinsi Maluku Bernadus Wijanarko, juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Polda Maluku selama ini.

Sebagai kunjungan perdana setelah dilantik oleh Meneteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Senin (20/1/2025), Wijanarko menegaskan komitmen BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk melalui penerapan teknologi seperti sertifikat tanah elektronik dan penggunaan GPS tracker guna mempercepat proses pengukuran serta pengawasan lahan.

"Kami berupaya memberikan inovasi agar proses administrasi pertanahan lebih efisien dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ungkap mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ini.

Kendati demikian, ia juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi BPN dalam menjalankan tugasnya.

"Kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, kami berkomitmen untuk terus berbenah dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik," jelas mantan Kepala BPN Kota Cimahi ini.

Pertemuan ini juga membahas berbagai isu krusial terkait pertanahan dan menjadi langkah awal bagi Polda Maluku dan BPN Provinsi Maluku untuk memperkuat kolaborasi di masa mendatang.

Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan, memastikan legalitas hibah tanah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!