Kanwil Kemenkum Maluku Ikuti Rakornis BSK

AMBON, MalukuTerkini.com - Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) secara virtual. Selasa (25/2/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan kali ini mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”, bertujuan untuk membangun sinergitas serta pemahaman yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kemenkum yang berdampak.

Membuka secara resmi kegiatan tersebut Kepala BSK Kemenkum RI, Andry Indrady mengatakan bahwa fokus utama BSK adalah pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) bukan saja sebagai kewajiban tetapi harus sebagai kebutuhan.

Selain itu Andry Indrady menjelaskan tentang program dan kegiatan BSK di wilayah Terkait Pendampingan Penilaian IRH, Monitoring Dan  Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK), Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM), Analisis implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), serta  Diseminasi Strategi Kebijakan (DSK) di wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi kebijakan hukum yang berkualitas.

"Melalui Rakornis ini, kami dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta merumuskan kebijakan hukum yang lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat," tandasya.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai peran BSK dalam memfasilitasi pembuatan regulasi yang lebih transparan dan responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Saiful berharap, kebijakan yang akan diterapkan pasca-Rakornis ini dapat mempercepat reformasi hukum yang ada di Maluku serta menjamin keadilan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. (MT-04)