Konflik Internal PPP Maluku Memanas, DPW Laporkan DPC ke DPP & Isyaratkan Sanksi

AMBON, MalukuTerkini.com – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku kian memanas.

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) memastikan akan melaporkan dinamika yang terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditindaklanjuti.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Maluku Muhammad Riza Bahaweres, didampingi Plt Sekretaris Muhammad Husein Tuharea dan Plt Bendahara Hartini Wamnebo, menyatakan laporan tersebut akan menjadi dasar bagi DPP dalam mengambil keputusan terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak mengikuti mekanisme organisasi.

Menurutnya, DPP memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi, termasuk kemungkinan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kepengurusan di tingkat DPC apabila kondisi organisasi di daerah dinilai tidak lagi kondusif.

“Kalau laporan ini disampaikan ke DPP, tentu DPP bisa mengambil tindakan tegas. Misalnya menunjuk Plt di DPC, karena itu memang menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat,” ungkap Bahaweres kepada wartawan usai Buka Puasa Bersama dan Penyerahan Santunan kepada anak yatim, di Ambon, Jumat (6/3/2026) malam.

Bahaweres juga menyinggung adanya sejumlah anggota DPR yang saat ini masih menjabat sebagai ketua maupun sekretaris DPC. Ia mengaku sebagian dari mereka bahkan telah menerima surat peringatan dari partai.

“Setahu saya mereka sudah menerima surat peringatan. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, sangat mungkin akan ada surat peringatan berikutnya,” ujarnya.

Kendati demikian, pihak DPW menegaskan tetap membuka ruang komunikasi agar agenda partai dapat berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Maluku.

Riza menyebut, DPW sebenarnya siap menggelar Muswil apabila seluruh DPC bersedia mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

“Kalau semua DPC sudah siap, sebenarnya kita tinggal jalan saja. Tetapi semua tetap akan kami konsultasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat,” jelasnya.

Namun hingga saat ini, upaya konsolidasi yang dilakukan DPW belum mendapat respons dari pengurus DPC. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah dua kali mengundang rapat persiapan Muswil, namun undangan tersebut tidak dihadiri.

“Kami sudah dua kali mengundang rapat persiapan, tetapi tidak pernah dihadiri. Bahkan pertemuan itu juga diikuti oleh DPP, sehingga semuanya sudah diketahui oleh pusat,” ungkapnya. (MT-04)