AMBON, MalukuTerkini.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah dan galian C.
Hal ini terungkap dari hasil pengawasan yang dilakukan Komisi III di sejumlah kabupaten/kota.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo menjelaskan, fokus kerja komisi tersebut lebih banyak berkaitan dengan sektor infrastruktur serta keuangan daerah. Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan daerah.
“Komisi III kan lebih banyak menangani infrastruktur dan keuangan. Salah satu target kita adalah menaikkan pendapatan daerah,” ungkap Wajo kepada wartawan usai Pembagian Bahan Pokok Oleh HIPMI Maluku dan Buka Puasa Bersama di Monumen Gong Perdamaian Dunia, Ambon, Jumat (13/3/2026).
Wajo menjelaskan dari hasil pengawasan di lapangan, Komisi III menemukan sejumlah catatan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
“DPRD berencana menggelar rapat evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam melakukan penarikan Pendapatan Asli Daerah, terutama pada sektor pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD).
“Berkaitan dengan pendapatan asli daerah, menurut kami sesuai fakta di lapangan pemerintah daerah belum maksimal melakukan penarikan PAD, termasuk target pajak khusus yang dikelola BPKD,” ungkapnya.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti penarikan pajak dari aktivitas galian C yang hingga saat ini masih berada di bawah standar.
“Galian C sampai sekarang masih di bawah standar penarikan pajaknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan sejumlah instansi lain, seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi.
Dalam kegiatan pengawasan, Komisi III juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Dari hasil pemantauan, kondisi yang ditemukan relatif sama di hampir seluruh kabupaten/kota.
“Paling banyak kita temui di kabupaten. Hampir semua kabupaten/kota kondisinya rata-rata sama,” ujarnya.
Ia mencontohkan, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di sejumlah daerah juga memiliki pola yang relatif serupa dan masih perlu dimaksimalkan guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Komisi III berharap evaluasi bersama OPD terkait dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. (MT-04)
Tinggalkan Balasan