Sekilas Info

KPK Limpahkan Kasus Suap 2 Pejabat KPP Pratama Ambon

PENJADWALAN SIDANG - Pengadilan Tipikor Ambon telah menjadwalkan sidang perdana perkara suap wajib pajak di KPPPratama Ambon tahun 2016 – 2018 atas terdakwa La Masikamba (kanan) dan Sulimin Ratmin (kiri), Selasa (19/2/2019).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara suap Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba dan Supervisor KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin ke tahap dua setelah berkas penyidikannya dinyatakan lengkap (P21).

"Dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka tindak pidana suap terkait kewajiban pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Ambon, ke penuntutan tahap dua," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Tim jaksa penuntut umum KPK menyusun surat dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara kedua tersangka di atas ke pengadilan untuk disidangkan.

"Rencana sidang akan dilakukan di Ambon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon," ujarnya.

Berkas penyidikan tersangka La Masikamba dan Sulimin Ratmin dinyatakan lengkap setelah penyidik memeriksa sekitar 20 orang saksi.

Penyidik KPK juga sudah dua kali memeriksa La Masikamba dan Sulimin Ratmin sebagai tersangka.

Adapun unsur saksi yang diperiksa dalam kasus ini, yakni pejabat di lingkungan atau instansi pajak seperti Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon, PNS pada Kantor Pajak di Bandar Lampung, wiraswasta, dan swasta lainnya (wajib pajak).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sulimin bersama La Masikamba karena diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari Pemilik CV AT, Anthony Liando, terkait kewajiban pajak dari pajak orang atau pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon yang totalnya sekitar Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar.

La Masikamba selaku Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, berdasarkan Surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak di wilayah Ambon karena indikasi mencurigakan, salah satunya adalah Anthony Liando.

Atas dasar surat tersebut, La Masikamba memerintahkan Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan yang langsung diawasi sang bos. Salah satu hasil profiling, bahwa ada peningkatan harta wajib pajak Anthony diperkirakan Rp 1,7 sampai Rp 2,4 miliar.

Melalui komunikasi Anthony Liando dengan Sulimin Ratim, dinegosiasikan dari perkiraaan sampe Rp 2,4 miliar akhirnya disepakati sekitar Rp 1,037 miliar.

Atas kesepakatan tersebut, terjadi komitmen pemberian Rp 320 juta yang diberikan bertahap, yakni pada tanggal 4 September 2018 melalui setoran bank dari Anthony melalui rekening anaknya kepada Sulimin sejumlah Rp 20 juta.

Kemudian, pada 2 Oktober 2018 Anthony memberikan uang tunai Rp 100 juta kepada Sulimin di rumah Sulimin. Setelah itu, Anthony memberikan Rp 200 juta kepada La Masikamba sekitar akhir September setelah menerima Surat Keterangan Pajak (SKP).

Selain pemberian tersebut, La Masikamba diduga menerima pemberian lainnya dari Anthony Liando sebesar Rp 550 juta pada 10 Agustus 2018. Dana tersebut terdapat di salah satu rekening yang diatasnamakan pihak lain.

KPK menyangka Anthony Liando selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap Sulimin Ratim selaku penerima suap, KPK menyangkanya melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun La Masikamba juga selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!