Gubernur Maluku: Jangan Main-main Dengan Dana Desa

AMBON - Gubernur Maluku Murad Ismail menginstruiksikan seluruh kepala desa, raja dan kepala ohoi se-Maluku untuk tidak main-main saat mengelola dana desa.

Ia memastikan akan memenjarakan bagi yang mencoba main-main dengan dana desa. "Jangan coba main-main dengan dana desa. Tidak ada main-main dengan dana desa. Siapapun pejabat yang main-main siapapun dia saya penjarakan," tandas Gubernur kepada wartawan usai membuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, di Islamic Center Ambon, Selasa (25/2/2020).

Gubernur mengatakan, saat ini dana desa sudah ditransfer langsung ke desa dan tidak lagi melalui pemkab/pemkot.

"Dana desa kan sudah langsung ke kas desa dan tidak lagi tersangkut masalah bupati atau wali kota. Dana desa di Maluku ini saya  sudah ketemu menteri penyerapannya sangat rendah. Kalau mau usut yang sebenarnya masuk penjara. Ada 114 desa yang tersangkut masalah desa dan 25 masuk penjara," katanya.

Menurutnya, dengan dilakukan penandatangan kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar dan Kajati Maluku Yudi Handono sekaligus akan mengawasi sampai tingkat bawah.

" MoU dengan Kapolda dan Kajati ini bertujuan agar bisa dorong Kajari danKapolres agar dana desa ini jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan dan tidak dikasih ful. Pendampingan-pendampingan ini tidak tulus. Mau buat apa-apa musti bayar dulu ini kan merusak padahal pendamping kan ASN yang punya gaji.  Kapan lagi kita bisa bua Maluku jadi bagus. Masa sampai sekarang tingkat kemiskinan tinggi padahal dana desa bisa," ungkapnya.

Terkait dengan MoU itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar juga mengaku akan mengawasi secara langsung sampai di kalangan bawah.

"Presiden sudah mengingatkan kita bahwa dana-dana ini harus sampai peruntukannya. Dan oleh BPK gubernur ini harus kita dampingi kerjasama Pa gub saya dan Kajati agar tersalur keperuntukannya jangan sampai ada tumpang tindih," jelasnya

Karena itu, Kapolres jajaran akan ikut mengawasi sampai paling bawah sehingga penyaluran dan penggunaan bisa tepat sasaran.

"Kapolres jajaran karena jaringan kami cukup sampai ke desa-desa maka bukan hanya kami saja tetapi unsur-unsur desa harus kerja sama harus mereka saat musyawarah perencanaan pembangunan harus dibicarakan awal," kata mantan Kapolda Sulawesi Barat ini. (MT-04)