Sekilas Info

Merasa Tak Adil, Ferry Tanaya Batal Lepas Hak Lahan Untuk PLTMG Namlea

Ferry Tanaya

AMBON - Ferry Tanaya akhirnya membatalkan pelepasan hak atas tanah miliknya untuk pembangunan PLTMG Namlea, di Kabupaten Buru.

Langkah ini dilakukan Tanaya lantaran merasa diperlakukan tidak adil dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan PLTMG Namlea, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Pembatalan terhadap pelepasan hak atas tanah sekitar 6 titik ini juga akan disampaikan dalam surat terbuka kepada  Presiden Joko Widodo  dalam waktu dekat.

"Saya akan mengajukan surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang isinya tidak akan melepaskan lagi bidang tanah kurang lebih 6 titik hasil eksploitasi PLN untuk pembangunan PLTMG 10 MW di Pulau Buru. Karena merasa diperlakukan tidak adil atas pelepasan bidang tanah yang pertama ini," tandas Tanaya didampingi tim penasehat hukumnya, kepada wartawan di Ambon, Sabtu (26/9/2020).

Tanaya mengaku dirinya tidak bermaksud menghambat pelaksanaan pembangunan proyek kelistrikan di Pulau Buru.

Namun tindakan Kejati Maluku dengan menetapkan sebagai tersangka ini memerlukan adanya perlindungan hukum dari Presiden.

"Saya juga akan saya tidak bermaksud menghambat pelaksanaan pembangunan proyek kelistrikan di Pulau Buru akan tetapi tindakan Kejati Maluku menjadikan saya sebagai tersangka sehingga saya perlu kepastian perlindungan hukum dari Bapak Presiden baru saya melepaskan bidang tanah berikutnya. Saya minta maaf kepada masyarakat Buru dan Bursel atas sikap saya dapat mengganggu penyelesaian pembangunan PLTMG di Pulau Buru yang menjadi kebutuhan masyarakat Buru mau pun masyarakat di Bursel," ungkapnya.

Ia mengatakan persetujuan untuk 6 titik itu telah disampaikan kepada pihak PLN namun dengan perlakuan seperti ini maka sudah dibatalkan.

"PLN sudah ploting 6 titik di lahan saya dan secara lisan sudah ikuti tetapi dengan adanya kasus ini sudah saya sampaikan kepada pihan PLN untuk membatalkan seluruh kesepakatan saya dengan PLN. Tadinya sudah ploting bahkan dana ganti rugi sudah sesuai dengan tanah standar itu disampaikan dan prinsipnya saya setujui. Tetapi dengan adanya kasus ini saya tidak menginginkan dan tidak lagi bersedia melepaskan bidang tanah yang lain," katanya.

Tanaya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan PLTMG Namlea, Kabupaten Buru oleh Kejati Maluku. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon akhirnya mengabulkan gugatan parperadilan yang diajukannya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!