Sekilas Info

Bahas Pengembangan Pariwisata, DPD & Pemprov Maluku Gelar FGD

AMBON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas perkembangan pariwisata di Provinsi Maluku, yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Jumat (4/12/2020).

Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku JHT Soplantila serta Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris sebagai nmarasumber dengan melibatkan  peserta  dari kalangan Pemerintah Negeri di Kota Ambon/Kabupaten Malteng, pemerhati pariwisata dan peserta lainnya.

Tak hanya DPD dan Pemprov tetapi FGD yang merupakan kegiatan atas kerjasama dengan  The Spice Island Maluku yang kemudian  membahas tentang Arah Pengembangan Pariwisata Maluku dengan tema "Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Bahari yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan di Provinsi Maluku".

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan, wisata bahari adalah merupakan jenis wisata minat khusus yang kegiatannya berkaitan langsung dengan kelautan. Pengembangan wisata bahari secara konseptual harus dilandaskan pada pariwisata berkelanjutan dengan prinsip mendukung upaya  konservasi.

"Dukungan bahari alam, budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dalam pengembangan wisata bahari juga menggunakan strategi konservasi yang mempertahankan kebutuhan, dan kepastian ekosistem di area yang masih alami dan terdiri dari ekosistem terumbu karang dan lainnya," katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengatakan, pihaknya mencoba melakukan upaya terhadap potensi di beberapa sektor. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, seluruh sektor ini ikut terdampak termasuk pariwisata. Meski begitu, dia mengajak pemerintah, masyarakat termasuk DPD melakukan upaya pengembangan di sektor terkait termasuk pariwisata.

"Kita tidak bisa hanya duduk pangku tangan merenungkan nasib akibat dilanda Covid-19. Melakukan upaya tetap harus dilakukan.  Potensi ini yang sangat menjadi andalan. Kita punya alam dan budaya yang bagus. Dan segalanya bisa menarik wisatawan. Hanya masalah kemauan saja," katanya.

Nono mengaku, Pemprov Maluku lantas mengirim surat ke DPD RI, meminta dukungan agar semua program yang diajukan Pemprov dibantu. Sebagai salah satu pimpinan di DPD, dia menyebut hal ini merupakan sebuah tantangan.

"Tantangan yang juga perlu didukung DPD agar bukan saja Maluku, melainkan untuk pembangunan wisata di seluruh kawasan timur Indonesia," ujarnya.

Sementara itu,  Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku JHT Soplantila mengaku ada beberapa opsi mengenai Rencana Pengembangan Pariwisata, diantaranya pembangunan sistem dan moda transportasi yang terintegrasi dengan destinasi, perawatan pelestarian dan peningkatan daya tarik wisata.

"Selain itu ada juga peningkatan SDM, Kelembagaan masyarakat dan kultur sadar wisata. Juga promosi wisata secara masif melalui media sosial," ungkapnya.

Menurut Soplantila, Ia menambahkan dalam Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, lanjut Haris, pada opsi Kawasan Pemanfaatan Umum, zona pariwisata berada dalam urutan pertama dari 16 peringkat.

“Pariwisata berkelanjutan adalah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadaplingkungan, masyarakat, dan ekonomi," ungkapnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!