Sekilas Info

2 Pejabat DLHP Ambon & Manager SPBU Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BBM

AMBON – Dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon dan Manager SPBU ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sebagai tersangka dugaan kasus korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pengangkut sampah.

Kedua pejabat tersebut yaitu LI (Kepala DLHP yang juga Kuasa Pengguna Anggaran), MYT (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan satunya lagi RMS (Manager SPBU di Kota Ambon).

Penetapan tersangka korupsi penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2019-2020 di DLHP ini dilakukan Kejari Ambon setelah melakukan penyelidikan, penyidikan hingga ekspos kasus tersebut didasarkan sejumlah bukti yang dikantongi.

"Berdasarkan keputusan ekspos bersama pada tanggal 19 Mei 2021 telah disimpulkan ditingkatkan ke penyidikan perkara dan sudah ditetapkan tersangka. Dalam hal ini kita menetapkan tiga tersangka berinisial LI, MTY dan RMS," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle kepada wartawan di aula Kejari Ambon, Senin (7/6/2021).

Ketiga tersangka ini ditetapkan berdasarkan surat perintah penetapan tersangka  tertanggal 27 Mei 2021.

Kajari menyampaikan, penyimpangan anggaran dalam pagu anggaran yang ditetapkan DLHP tahun 2019 sebesar Rp 5.633.337.524.

Dari hasil penyidikan dan penetapan tersangka diduga terjadi penyimpangan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan penyidikan sebesar Rp 1 milyar lebih.

"Dalam penyidikan akan berkembang untuk tahun 2020. Dan akan nnti sampaikan tetapi yang jelas kita sudah menetapkan tersangka. Ada isu kenapa kejaksaan sudah tetapkan tersangka tetapi tidak publikasi. Kami masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan berkoordinasi dengan BPKP sehingga kami merilis melihat momen dan waktu tepat dipagi ini," ungkapnya.

Dua tersangka LI dan MYT ini dijerat dengan pasal pasal 2 ayat 1, pasal  3 Jo pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 undang- undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55  1 KUHP.

Sementara tersangka RMS yang merupakan pihak swasta dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 55, 56 KUHP.

"Jadi ada peran-peran yang kita turunkan kepada yang bersangkutan. Jadi dalam penyidikan ini sedang berjalan dan akan ada agenda pemeriksaan saksi dan tersangka. barang bukti dan dokumen sudah didapat dan juga pengembalian sejumlah uang senilai Rp 81.372.000," jelas Nalle.

Uang tersebut merupakan pengembalian para saksi dalam hasil penyidikan yang dilakukan.

"Kami sampaikan sebagaimana ada isu berkembang jaksa menunda umum tersangka karena ada bergaining. Ini tidak ada. Saya tegaskan tidak ada. Sepanjang ada keterkaitan dan informasi berkaitan dengan penanganan perkara kalau kuat kita tetapkan dari saksi ke tersangka," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2019-2020 di DLHP Kota Ambon, anggaran BBM di DLHP Kota Ambon di tahun 2019 salah satunya fiktif dengan nilai sebesar Rp 9 miliar.

Indikasi anggaran ini, tidak hanya terjadi pada tahun 2019, namun berlangsung hingga 2020 dengan nilai kerugian yang belum dapat dipastikan.

“Modusnya ada sebagian yang fiktif, untuk tahun 2019 anggaran fiktif nilainya Rp 9 miliar sementara 2020 masih tahap pengumpulan data,” ungkapnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!