Sekilas Info

16 Bidang Tanah Milik Mantan Sekda Buru Disita Jaksa

NAMLEA - Tim eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menyita 16 bidang tanah di Desa Wabloy, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

Tanah tersebut milik Mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaf yang merupakan terpidana kasus korupsi uang makan minum di Sekertariat Kabupaten Buru tahun anggaran 2016 - 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp 11 miliar lebih.

"Hari ini tim eksekutor Kejari Buru telah melakukan penyitaan 16 aset bidang tanah yang dimiliki oleh terpidana Ahmad Assagaf," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi  saat kepada wartawan di Namlea, Sabtu (14/8/2021).

Menurutnya, 16 bidang tanah di Desa Wabloy itu tersebar pada lima lokasi dan seluruhnya sudah bersertifikat.

‘Aset tersebut tercatat atas nama terpidana Ahmad Assagaf, istri dan juga kedua anaknya. Ke-16 aset yang disita luasnya mencapai tujuh hektar dan nilai tanahnya belum ditaksir ahli. Namun harga jual tanah di desa tersebut berkisar Rp 30 juta – Rp 40 juta per hektar,” ungkapnya.

Dijelaskan, eksekusi oleh Tim Eksekutor Kejari Buru ini dilakukan  sebagai pelaksanaan dari putusan Pengadilan Tipikor di Ambon Nomor 12 tahun 2021 tanggal 14 Januari dimana isinya adalah Kejari Buru diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap aset terpidana apabila tidak membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 9,112 miliar.

"Pada bulan Februari putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ternyata terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti Rp 9,112 miliar," jelasnya.

Pada lokasi tanah yang disita tersebut, Tim Eksekutor Kejari Buru telah memasang tanda sita eksekusi. Semuanya  ditandai dan sudah diberi batas-batas.

“Tim Eksekutor Kejari Buru selanjutnya akan menyita bukti sertifikatnya yang masih ditangan terpidana dan keluarga. Selanjutnya aset ini akan dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),” katanya.

Muhtadi juga menegaskan, jaksa eksekutor akan terus melakukan pendataan aset-aset lain yang terdaftar atas nama terpidana atau istri dan anaknya.

“Apabila ada masyarakat yang mengetahui aset-aset tersebut, dihimbau untuk memberikan informasi kepada tim eksekutor kejaksaan,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan kepada siapapun agar tidak membeli aset bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana Ahmad Assagaf menyusul adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Kami himbau supaya tidak meneruskan transaksinya," katanya.

Muhtadi merincikan aset tidak bergerak milik Ahmad Assagaf yang telah masuk daftar tim eksekutor ada 20 bidang tanah dan seluruhnya telah bersertifikat.

Ke-20 aset tersebut telah diblokir kejaksaan lewat Kantor BPN Buru, sehingga tidak akan dapat dibalik nama sertifikat kepada pihak lain yang membeli aset tersebut tanpa sepengetahuan tim eksekutor dan lewat KPKNL.

"Sertifikatnya sudah diblokir kejaksaan di Kantor BPN Buru. Otomatis tidak bisa dilakukan balik nama kepada pihak lain,"t ujarnya.

Enam bidang tanah lagi yang akan disita letaknya dalam kota Namlea, yang berlokasi di Bandar Angin, Lorong Telaga Lontor dan Jalan Baru Nametek.

Tiga dari aset tanah ini ada satu dua kos-kosan besar dan satu pertamini.

Menyangkut aset di Bandar Angin, Muhtadi mengaku baru saja mendapat informasi bahwa aset yang pernah dijadikan homestay itu diduga telah dibeli oleh seseorang.

"Tapi sebelumnya telah kita blokir.Jadi dipastikan tidak bisa dilakukan pemindahtanganan. Pihak ketiga yang melakukan pembelian supaya melakukan koordinasi dengan tim Jaksa eksekutor jangan sampai menderita kerugian. Karena itu dipastikan transaksi dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," jelas Muhtadi.

Dikatakan, Kejaksaan tidak akan segan menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  apabila ada aset yang dialihkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tanpa melalui saluran resmi.

"Para pelaku yang terlibat akan dikenakan TPPU, karena aset itu dipindahkan secara tidak sah sebab yang bersangkutan dan keluarganya sudah tahu adanya tindak pidana korupsi," katanya.

Menurutnya, ada aset-aset lain milik Ahmad Assagaf yang sudah terlacak oleh tim eksekutor, termasuk kendaraan dan sedang diteliti lebih lanjut.

“Jika nantinya aset yang disita tim eksekutor ini nilai jualnya tidak mampu menutup uang pengganti Rp 9,112 miliar, maka Ahmad Assagaf juga terancam hukuman tambahan subsider selama satu tahun penjara,” ungkapnya. (MT-06)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!