BNPP FGD Pengukuran IPKP PKSN di Tanimbar

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berlangsung di Tanimbar, Rabu (29/3/2023).

Saumlaki sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKSN yang mencakup meliputi tujuh kecamatan Lokpri yaitu Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Fordata, Selaru dan Wermaktian.

FGD tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, Camat, serta perwakilan Unsur Forkopimda.

Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Edward Indey, dalam sambutannya mengatakan program penyusunan IPKP ini telah dimulai sejak tahun lalu, dan tahun ini kembali dilaksanakan monitoring perkembangannya.

“Hal ini harus menjadi indeks yang ditetapkan dalam RPJMN dan pemenuhan capaian target sampai tahun 2024. Hingga sampai tahun 2024 IPKP tersebut harus meningkat sampai 0,52,” katanya.

Indey menjelaskan, salah satu tugas BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan yaitu dengan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan guna mengetahui perkembangan dan capaian pembangunan tersebut secara terukur melalui IPKP PKSN.

"Dengan penilaian ini diharapkan dapat mengetahui kondisi faktual atas capaian pelaksanaan pembangunan PKSN. Nah dari hasil penilaian itu dapat menjadi bahan perencanaan kedepan," jelansya.

Menurutnya, melalui penetapan Saumlaki sebagai PKSN maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi beranda depan Indonesia di selatan NKRI.

“Dari kegiatan ini dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang perluh mendapat perhatian bersama agar nantinya dapat lebih bersinergi dalam membangun PKSN Saumlaki,” ungkapnya. (MT-06)