Sekilas Info

Gerbangdutas 2023 Dicanangkan di MBD

AMBON, MalukuTerkini.com - Menko Polhukam  Mahfud MD bersama Mendagri M Tito Karnavian mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat pencanangan tersebut mengatakan Gerbangdutas merupakan wadah menyatukan komitmen dalam mengelola perbatasan negara.

“Tujuan pertama pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan Langkah-langkah pembangunan konkrit di wilayah perbatasan seperti saat ini,” jelasnya..

Mahfud juga mengingatkan kembali, tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.

“Presiden sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya negara,” ungkapnya.

Ia juga ingin menegaskan BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD dan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.

“Pada tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp  7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten/kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal di gunkan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan,” tandasnya.

Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah, kata Mahfud, hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023 oleh kementerian dan lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada Sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.

“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban” katanya.

Sebagaimana diketahui, Gerbangdutas 2023 yang dicanangkan di Tiakur – Kabupaten MBD, adalah gerakan nasional serentak sebagai simbol dimulainya pembangunan di kawasan perbatasan negara untuk tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.717.285.968.789 untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

Dana sebesar Rp 7,7 triliunun untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut digunakan oleh 28 kementerian dan lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP.  (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!