Sekilas Info

Pemkot Ambon Masuk Zona Hijau Pelayanan Publik

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masuk dalam Zona Hijau (Kategori Tertinggi) penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jakarta, yang diikuti secara daring oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama pimpinan OPD terkait, di Balai Kota Ambon, Kamis (14/12/2023).

Wattimena usai kegiatan mengungaku sangat bersyukur karena di tahun ini pemkot dapat masuk ke Zona Hijau setelah di tahun lalu masih berkutat di Zona Kuning (Kategori Sedang). Keberhasilan itu, disebutnya, merupakan pencapaian yang luar biasa.

“Jadi hari ini diumumkan anugerah pelayanan publik terbaik untuk Kementerian, Lembaga  Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Dari hasil penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di kota Ambon kita masuk Zona Hijau, dengan nilai 89,03. Syukurlah kota Ambon masuk dalam kategori tertinggi meski kita belum masuk peringkat 10 besar,” ungkapnya.

Capaian ini, katanya, menjadi motivasi jajaran Pemkot untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, karena itulah tugas pemerintah.

Wattimena optimis tahun depan nilai kepatuhan standar pelayanan publik kota Ambon akan meningkat, sebab Pemkot akan menghadirkan Mall Pelayanan Publik.

“Harapan dalam perbaikan kedepan kota Ambon bisa masuk kategori tertinggi dalam angka yang lebih besar, kita optimis karena mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya mall pelayanan publik yang membuat kita dapat melaksanakan pelayanan lebih baik,” katanya.

Memperkuat upaya itu, Wattimena meminta semua OPD yang terkait dengan pelayanan dasar dapat bekerja dengan baik, untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Ditempat yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Kota, Selly Kalahatu menjelaskan, peniliaian kepatuhan dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, telah dilakukan beberapa waktu yang lalu terhadap 5 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPM-PTSP, seta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta 2 (dua) Puskesmas; Poka dan Karang Panjang. (MT-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!