Sekilas Info

Jaksa Eksekusi Terpidana Korupsi DD & ADD Negeri Abubu

EKSEKUSI TERPIDANA - JPU Cabang Kejari Ambon di Saparua mengeksekusi Terpidana kasus Tipikor DD dan ADD Negeri Abubu, Marthinus Lekahena (berjaket), Selasa (11/6/2024).

AMBON, MalukuTerkini.com - JPU Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon di Saparua mengeksekusi Terpidana kasus  Tipikor Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Abubu.

Eksekusi dilakukan Selasa (11/6/2024) oleh jaksa  terhadap Marthinus Lekahena, yang merupakan terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi pengelolaan DD dan ADD pada Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 - 2018.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi dalam rilisnya menjelaskan, eksekusi dilakukan berdasarkan dengan Surat Perintah Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT- 85/Q.1.10.1/Fu.1/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, terdakwa Marthinus Leahena, sebelumnya berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIA Ambon sejak tanggal 8 Maret 2023.

Selanjutnya terdakwa Marthinus Lekahena,  akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Saparua untuk menjalani masa hukuman.

"Hasil dari Putusan Mahkmah Agung Nomor 2330 K/Pid.Sus/2024 menyatakan menolak permohonan kasasi dari terdakwa Marthinus Lekahena. Putusan MA juga memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023 PT AMB tanggal 16 November  2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 27 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa," jelasnya.

Putusan itu menyebutkan, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 100 jura dengan ketentan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3  bulan.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 825.560.425,00 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1  bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta  benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 tahun dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat  kasasi sebesar Rp 2.500," ungkapnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!