AMBON, MalukuTerkini.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim telah berhasil menyelesaikan 35 deregulasi selama kurun waktu 22 bulan menjabat untuk mengurai berbagai aturan yang menghambat kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan.
Klaim tersebut disampaikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan Kuliah Umum bagi sivitas akademika Unpatti di aula Rektorat Unpatti, Ambon, Rabu (2/9/2026.
Ia menjelaskan bahwa tugas utamanya sebagai Menko adalah mengalokasikan penyelesaian pada simpul-simpul hambatan regulasi, baik yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, hingga lembaga internasional.
“Pemerintahan ini baru berjalan hampir dua tahun dengan capaian program yang bervariasi,” jelasnya.
Zulhas sapaan akrab Menko Pangan membandingkan kinerjanya saat ini dengan pengalamannya dahulu sebagai Menteri Kehutanan, di mana dalam lima tahun hanya mampu menyelesaikan satu aturan.
“Sebanyak 35 aturan yang kini telah diselaraskan mencakup Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Pemerintah. Langkah deregulasi ini penting mengingat swasembada pangan merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa,” ungkapnya.
Ia menegaskan ketergantungan impor beras, seperti pada tahun 2024 yang mencapai 4,5 juta ton, hanya memberi keuntungan bagi negara produsen seperti Thailand, Vietnam, dan India.
“Impor tersebut mengorbankan petani lokal karena membuat usaha mereka tidak menguntungkan, sehingga dalam kurun waktu 28 tahun terakhir, sekitar 70 hingga 80 persen petani padi dan jagung tergeser statusnya menjadi buruh tani akibat menjual sawah mereka,” tandasnya.
Dijelaskan, salah satu fokus pemangkasan aturan dilakukan pada sektor distribusi pupuk.
“Tata cara pendaftaran pupuk yang tadinya memerlukan izin bertingkat hingga gubernur dan bupati dirampingkan secara drastis dari 145 aturan menjadi hanya 3 aturan utama. Petani mau dapat pupuk mesti izin bupati, izin gubernur, ruwet 145 aturan. Dari 145 aturan kita pangkas menjadi 3 aturan,” jelasnya.
Pemangkasan aturan pupuk tersebut, katanya. terbukti meningkatkan penyerapan pupuk dari 6 juta ton pada tahun 2024 menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2025, yang berdampak pada kenaikan produksi padi sebesar 8 persen atau setara 2,4 juta ton.
“Selain masalah pupuk, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan harga yang lebih berpihak kepada petani,” katanya.
Zulhas juga menginstruksikan pembaruan harga dengan menetapkan Harga Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan Harga Jagung Pipilan Kering sebesar Rp5.500 per kilogram.
“Penyesuaian harga ini mampu mendongkrak produktivitas sebesar 2 persen, sehingga akumulasi kenaikan produksi beras nasional melonjak dari 30 juta ton pada tahun 2024 menjadi 33 juta ton,” jelasnya.
Dampak positif dari rangkaian deregulasi tersebut tercermin pada peningkatan indikator kesejahteraan petani nasional.
“Nilai Tukar Petani (NTP) untuk komoditas padi dan jagung mengalami kenaikan signifikan dari 116 poin pada tahun 2024 menjadi 127 poin saat ini. Ini kata siapa? FAO, Bank Dunia, BPS, bukan kata saya. Kami tidak hitung ini,” ujarnya.
Zulhas saat Kuliah Umum tersebut didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc; Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani; Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, S.Sos; Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi SH; Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama; dan Anggota Komisi I DPR RI Dessy Ratnasari.
Kuliah Umum dihadiri Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Unpatti Dr. Ruslan H. S. Tawari, S.Pi., M.Si; Ketua Senat Unpatti Prof. Dr. Tonny Donald Pariela, MA; para Dekan serta ratusan mahasiswa. (MT-01)
