AMBON, MalukuTerkini.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela menyoroti pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar ketersediaan stok di setiap SPBU tetap memadai dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Kepada wartawan di DPRD Kota Ambon, Jumat (12/6/2026), Tamaela menegaskan kebijakan pembatasan subsidi harus diimbangi dengan jaminan ketersediaan stok. Hal itu dinilai penting untuk mencegah adanya praktik permainan stok yang berpotensi merugikan masyarakat serta pelaku usaha.
“Kalau ada pembatasan, maka stok juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai dengan kebijakan nasional seperti ini justru stok dimainkan sehingga pelaku usaha menengah ke atas maupun masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi,” tandasnya.
Menurutnya, distribusi BBM subsidi harus diawasi secara ketat agar hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terpenuhi. Olehnya itu, DPRD meminta komisi-komisi terkait untuk lebih intensif melakukan pengawasan di lapangan.
“Kalau ada informasi atau laporan dari masyarakat, harus segera ditindaklanjuti. Komisi-komisi di DPRD akan terus melakukan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kendati demikian, Tamaela mengatakan kebijakan mengenai subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, katanya, hanya dapat menyesuaikan dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional.
“Berkaitan dengan kebijakan nasional, kita di daerah hanya bisa mengikuti. Namun yang bisa kita lakukan adalah memastikan pelaksanaannya berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Terkait kondisi ekonomi daerah, Tamaela menilai pemerintah daerah perlu terus mendorong berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan PAD menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi,” jelasnya.
Ia mengaku melalui rapat yang telah digelar, DPRD berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Ambon sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan PAD dan penguatan ekonomi daerah.
“Hasil rapat telah melahirkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung peningkatan PAD serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya. (MT-04)
Tinggalkan Balasan