Sekilas Info

Menhub Larang Operator Taksi Online Beri Promo

JAKARTA - Pemerintah melarang aplikator memberikan tarif promo murah meriah untuk taksi online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pada Bab VI Pasal 26 aturan itu dijelaskan, perusahaan angkutan sewa khusus seperti dalam Pasal 11 ayat 1 dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerja dengan perusahaan aplikasi. Sementara, di Pasal 27 dijelaskan perusahaan aplikasi dilarang menetapkan tarif dan memberikan promo tarif di bawah tarif batas bawah yang ditetapkan.

Direktur Angkutan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Ahmad Yani menjelaskan, dalam ketentuan itu taksi online tetap boleh memberikan promo tapi tidak boleh di bawah batas bawah yang ditetapkan pemerintah.

"Artinya promo nggak bisa langsung di bawah tarif batas minimal, nggak boleh, itu aja prinsip dasarnya," kata Ahmad Yani kepada wartawan, Rabu (26/12/2018).

Dia mengatakan, tarif batas bawah dan atas tidak berubah kendati aturan baru terbit. Sebagaimana diketahui, tarif batas ini dibagi dua wilayah. Wilayah I meliputi Jawa, Sumatera, Bali dengan tarif batas bawah Rp 3.500 per km dan batas atas Rp 6.000 per km.

Sementara, wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Batas bawah untuk wilayah II sebesar Rp 3.700 per km dan batas atas Rp 6.500 per km.

Dia mengatakan, pemerintah tidak mengizinkan promo terlalu murah supaya taksi online bisa berkembang.

"Tarif Rp 3.500 itu sudah kita hitung, batas minimal ada keuntungannya driver supaya dia sustain," ujarnya.

"Kan setiap usaha, dari punya satu mobil, bisa buat makan keluarga, disisain untuk nabung, untuk beli mobil berikutnya, nah tarif minimal itu sudah termasuk," tambahnya.

Lantas, apakah adanya promo tarif memangkas pendapatan sopir? Yani tak memberikan keterangan secara detil.

"Pokoknya promo nggak lebih kurang dari itu," tutupnya.

Sebagaimana diketahui Kemenhub telah mengeluarkan aturan baru untuk taksi online. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Dalam aturan ini perusahaan aplikator dilarang menetapkan tarif dan memberikan promo murah.

Dalam aturan ini, Menhub memiliki wewenang untuk membuat skema perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan tarif batas bawah dan tarif batas atas yang diterapkan perusahaan aplikator ditetapkan oleh menteri dan gubernur daerah terkait.

Pada Bab VI Pasal 26 dijelaskan, perusahaan angkutan sewa khusus seperti dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan aplikasi. Pasal 11 ayat 1 sendiri disebutkan, perusahaan angkutan sewa khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

Lebih lanjut, Pasal 27 disebutkan, perusahaan aplikasi dilarang (a) menetapkan tarif dan (b) memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Kemenhub mengatur kriteria perusahaan aplikasi di Pasal 28. Adapun syaratnya yaitu berbadan hukum Indonesia, mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi, memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan aplikasi juga harus memberikan akses digital dashboard kepada Menhub atau Gubernur sesuai dengan kewenangan memberikan akses aplikasi kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin angkutan sewa khusus berupa kartu elektronik standar pelayanan.

Selain itu juga harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan sewa khusus yang telah memiliki penyelenggaraan angkutan sewa khusus dalam merekrut pengemudi serta membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi. (MT-03)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!