Sekilas Info

Pemkab Aru Dapat Opini ‘Disclaimer’ dari BPK

SERAHKAN HASIL PEMERIKSAAN - Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Johan Gonga di Ambon, Jumat (2/8/2019).

AMBON – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau 'disclaimer' terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru.

Opini ini disampaikan, oleh Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Johan Gonga di Ambon, Jumat (2/8/2019).

Bupati Johan Gonga hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Andreas Liembers dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Yoel Gaite.

Abidin mengatakan sesuai hasil pemeriksaan atas LPKD tahun 2018, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Diantaranya, BPK menemukan penyajian belanja dana BOS yang tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan aset tetap yang belum tertib, dan kerugian daerah yang belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Permasalahan penatausahaan aset tetap dan kerugian daerah ini merupakan permasalahan  yang sudah lama, yang tela diungkapkan berulang kali dalam LKP BPK tahun-tahun sebelumnya, namun pada saat pemeriksaan tahun ini masih dijumpai dan belum ada perbaikan dari pemerintah daerah,” tandas Abidin.

Menurutnya, permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya belanja barang dan jasa yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan fisik.

“Permasalahan-permasalahan tersebut sangat material dan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian secara signifikan atas laporan keuangan tahun 2018. Karena itu BPK memberikan kesimpulan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer  akeran BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. BPK tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan pemda kabupaten kepulauan Aru tanggal 31 Desember 2018,” ungkapnya.

BPK berharap Pemkab Kepulauan Aru untuk tahun mendatang hendaknya dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, selain itu juga segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Kami mengingatkan kepada Bupati sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) UU 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, disebutkan bahwa kepala daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi LKP BPK dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 sejak LHP diterima serta kepada pimpinan dan anggota DPRD agar lebih aktif memantau penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya,” tandas Abidin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga menyampaikan pihaknya mempunyai optimis untuk kedepan tidak lagi mendapat disclaimer.

“Kita akan tindaklanjuti itu. Kendala kami itu di aset. Yang namanya dari pemekaran sampai dengan tahun 2016 itu penataan masih diperbaiki. Pasti kita upayakan dan kita pakai tim sensus dari pemda. Kita kolaborasi  untuk penataan aset. Selain aset ada juga pengembalian belum dilakukan,” ungkapnya.

Sementra itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Andreas Liembers menyampaikan dalam kerangka melaksanakan tugas pengawasan dari laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD akan mengambil langkah-langkah dan kemudian komisi sudah melakukan  fungsi pengawasan.

“Kita akan melihat apa yang menjadi kendala. Ini seperti disampaikan kita terkendala  untuk menyelesaikan aset. Kita lagi cari sejak terbentuk kabupaten namun ada tim yang bekerja menyelesaikannya,” ungkapnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!