oleh

Menteri PPN/Kepala Bappenas Janji Dorong Penambahan DAU Maluku

AMBON – Dana Alokasi Umum (DAU) yang dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan), setiap tahun menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Hanya saja, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepada pers usai membuka Konsultasi Regional Wilayah Maluku-Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019) mengatakan, salah satu variabel dalam penyusunan DAU juga adalah hambatan geografis, dan ini bisa didorong untuk mendongkrak dana alokasi umum buat Maluku. Dirinya berjanji nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan.

KONSULTASI RANCANGAN RPJMN – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah) memukul tifa didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail (kedua dari kiri) dan Wagub Papua Barat M Lakotani (kedua dari kanan) saat membuka Konsultasi Regional Wilayah Maluku-Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RPJMN tahun 2020 – 2024, di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019).

“Paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya,” katanya.

Konsultasi Regional Indonesia Timur yang segogyanya dilaksanakan di Sorong (Papua Barat), dialihkan pelaksanaannya ke Ambon karena pertimbangan keamanan.

Hadir pula Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sejumlah Bupati dan Walikota di Maluku juga turut menghadiri pertemuan tersebut.

Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan tahun 2011, dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang mengatakan, dirinya bersama Tim Bappenas akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan dan mendorong agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula perhitungan DAU, terkhususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

“Tempat saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan meng-update formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan agar beban dan tanggungjawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow up,” jelasnya.

Bambang berjanji, masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Maluku akan menjadi perhatiannya, terutama untuk lima tahun ke depan. “Saya melihat Provinsi Maluku, bukan hanya sebagai tuan rumah Konsultasi Regional RPJMN 2020-2024, namun Provinsi Maluku ini potensinya luar biasa besar,” katanya.

KONSULTASI RANCANGAN RPJMN – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (ketiga dari kiri) didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail (kedua dari kanan) dan Wagub Papua Barat M Lakotani (kedua dari kiri) saat menghadiri Konsultasi Regional Wilayah Maluku-Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RPJMN tahun 2020 – 2024, di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019).

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail, meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku.

Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, ia meminta Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas mempertimbanglan alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. “Saya harap ini bisa menjadi perhatian Menteri Bappenas,” ujarnya.  (MT-03)

Komentar

News Feed