Sekilas Info

BPS: TKPP Provinsi Maluku Turun

AMBON - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat bahwa Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk (TKPP) Provinsi Maluku, pada bulan September 2019 mengalami penurunan 0,004 poin.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Yusuf Tata Mangaraksa menjelaskan, salah satu TKPP yang sering digunakan adalah gini ratio yang nilainya berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi.

“Gini ratio Maluku pada September 2019 tercatat sebesar 0,320 turun 0,004 poin. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2019, gini ratio Maluku pada September turun 0,004 poin, dimana gini ratio Maret tercatat 0,324," ungkap Yusuf kepada wartawan di Kantor BPS Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (15/1/2020).

Dikatakan, jika berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio didaerah perkotaan pada September tercatat 0,294. Angka ini turun sebesar 0,005 poin dibanding gini ratio Maret yang sebesar 0,300 dan tidak mengalami perubahan, jika dibandingkan gini ratio September 2018 yang tercata sebesar 0,294.

“Untuk gini ratio pedesaan tercatat sebesar 0,289. Yang mana, angka ini naik sebesar 0,003 poin dibandingkan gini ratio keadaan Maret yang tercatat sebesar 0,286 dan naik 0,001 poin, dibandingkan keadaan September 2018 yang tercatat 0,288,” katanya.

Pada bulan September 2019, menurutnya, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di Maluku adalah sebesar 20,97 persen, yang artinya tingkat ketimpangan penduduk Maluku berada pada kategori ketimpangan rendah.

"Namun, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September, ini meningkat dibandingkan keadaan Maret yang tercatat sebesar 20,61 persen,"ujarnya.

Ia menambahkan, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2018 hingga September 2019, diantaranya kenaikan pengeluaran perkapita per bulan, menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah, dan kenaikan pengeluaran kelompok bahwa yang merefleksi peningkatan pendapatan kelompok penduduk, yang tidak terlepas dari upaya pembangunan infrastruktur, beragam skema perlindungan dan bantuan sosial pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan oleh pemerintah. (MT-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!