Sekilas Info

Kasus BNI Ambon, Jaksa Tuntut Faradiba & Soraya 20 Tahun Penjara

AMBON - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menuntut enam terdakwa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  BNI  Cabang Utama Ambon dengan hukuman yang bervariasi.

Tuntutan JPU YE Ahmadaly, I Gede Widhartama, Wahyudi Kareba dan Novi dibacakan dalam sidang dipimpin Hakim Ketua Pasti Taringan  berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon secara virtual.

Terdakwa wanita mengikuti sidang dari Lapas Perempuan dan terdakwa pria mengikuti sidang dari Rutan Kelas IIA Ambon.

Para terdakwa yang dituntut JPU masing-masing Faradiba Jusuf, Soraya Pelu, Marce Muskitta, Krestiantus Rumahlewang, Joseph Resley  Maitimu, Andi Yahrizal Yahya dan Soraya Pelu. Masing-masing terdakwa dihadiri juga oleh tim penasehat hukumnya.

Jaksa menuntut terdakwa Faradiba Jusuf dan Soraya Pelu, dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Selain tuntutan pidana badan 20 tahun, Faradiba dituntut membayar denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan penjara dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 49 milyar namun apabila  dalam waktu 1 bulan uang pengganti tidak dikembalikan, maka di ganti dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara.

Sedangkan Soraya Pelu dituntut membayar denda sebesar Rp 1 milyar, subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan empat terdakwa lainnya masing-masing Marce Muskitta dituntut 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan. JPU juga membebankan membayar uang pengganti Rp 75 juta, subsider 5,6 tahun penjara.

Kemudian terdakwa Krestianus Rumahlewang  dituntut 13 tahun, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Rumahlewang tidak dibebankan membayar uang pengganti, karena mengembalikan uang senilai Rp 50 juta kepada JPU.

Sementara itu, Joseph Resley Maitimu  dituntut 15 tahun penjara,  denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 100 juta, subsider 7,6 tahun penjara, dan terdakwa Andi Yahrizal Yahya  dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menyatakan keenam terdakwa telah melakukan  perbuatan berlanjut. Bahkan  melakukan tarnsaksi non fisik di BNI Cabang Utama Ambon mengakibatkan kerugian pada Bank Pemerintah itu sebesar Rp 58,95 milyar.

“Menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman ditambah dengan pasal UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KHUP dan TPPU pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 jo pasal 55 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” tandas JPU.

JPU meminta meminta agar majelis hakim pengadilan Tipidkor Ambon dapat menjatuhkan pidana sebagimana diuraikan dalam amar tuntutan ini, dan keenam terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan.

JPU dalam  tuntutannya juga membeberkan, tindak pidana yang dilakukan terjadi awalnya terdakwa utama Faradiba pada Tahun 2012 menjabat selaku Karyawan BNI Ambon. Saat itu terdakwa menawarkan kepada beberapa nasabah yang dianggap sebagai nasabah prioritas suatu investasi dalam bentuk program cashback  yakni penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20 persen perbulan.

Dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh), dengan presentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, kemudianrogram-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT BNI Ambon, padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud.melainkan program yang hanya dibuat terdakwa Fara untuk kepentingan pribadinya.

Selanjutnya terdakwa Faradiba pernah menawarkan beberapa program kepada nasabah pada tahun 2012 selaku custoner service di KCP Waihaong kepada nasabah-nasabah dengan program Tabungan Taplus modal, tabungan deposito, dengan nilai nominal uang berkisar puluhan miliaran.

Selanjutnya pada tahun 2013-2014 sampai 2015, Faradiba menjabat selaku KCP Kas Mardika, dirinya pun turun melakukan program tersebut dengan berbagai jenis tabungan dengan nilai uang ratusan milyar.

Kemudian atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa lain, secara bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan bersama, yakni terjadi setoran uang tanpa diketahui fisik uang  pada KCP Tual sebesar Rp 19,8 milyar, KCP Masohi sebesar Rp 9,5 milyar, KCP Aru sebesar Rp 29,650 milyar sehingga terjadi kerugian  pada BNI Cabang Utama Ambon sebesar Rp 58,95 milyar.

Dari uang-uang tersebut, terdakwa utama Faradiba Yusuf yang saat itu menjabat selaku Wakil pimpinan PT BNI Cabang Utama Ambon memerintahkan untuk mentransfer ke rekeningnya yang sudah disiapkan.

Selain ke terdakwa Faradiba, para KCP juga mentransfer ke rekening terdakwa Soraya Pelu. Atas perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan itu sebanyak Rp 45,326 milyar

Akibat perbuatan keenam terdakwa, membuat terjadi kerugian negara sesuai hitungan BPK RI sebesar Rp 58,95 milyar.

Usai pembacaan tuntutan, para penasehat hukum terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan. Hakim kemudian menunda sidang hingga Selasa (4/8/2020). (MT-04)

 

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!