Sekilas Info

Mantan Sekda Buru & Bendahara Diserahkan ke Jaksa

Mantan Sekda Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff (kiri)

AMBON - Penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku resmi melimpahkan berkas dan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buru tahun 2016 - 2018 yang melibatkan mantan Sekda Kabupaten Buru, Maluku, Ahmad Assagaff dan mantan bendahara Setda Buru, La Joni ke Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU setelah berkas kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21.

Hal ini diungkapkan Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso, Rabu (29/7/2020).

Santoso, menjelaskan penyerahan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan sekitar pukul 10.00 WIT oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku dan diterima Kasi Penuntutan Kejati Maluku, Achmad Atamimi.

Dalam proses tahap II, penyidik menyerahkan Barang Bukti tindak pidana korupsi mantan Sekda Buru senilai Rp 2.216.300.000.- dengan proses Pengambilan dari tempat Penitipan di Bank Indonesia dan di serahkan kepada JPU melalui Rekening Penampungan Kejati Maluku di Bank Mandiri dan Penyerahan Dokumen Keuangan berlangsung di Kejati Maluku.

"Tersangka  sendiri, sekitar pukul 10.30 WIT diserahkan  dan diterima oleh Jaksa Achmad Attamimi selaku Kasi Penuntutan Kajati Maluku. Selanjutnya dilakukan Penahanan terhadap tersangka oleh Jaksa," jelasnya.

Untuk diketahui, Ahmad Assagaff dan La Joni ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (9/12/2019). Keduanya diperiksa oleh polisi terkait dugaan tindak pidana SPPD fiktif di Buru.

Atas perbuatannya, kedua pejabat tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang RI ayat 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini juga penyidik juga telah meminta audit investigasi dan penghitungan kerugian negara ke BPK pusat.

Dari hasil  audit ditemukan pelanggaran mulai dari perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan fiktif. Hasil penghitungan kerugian negara didapati potensi kerugian negara sejak tahun 2016 hingga 2018 sebesar Rp 11.112.239.000. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!