Sekilas Info

LKPD Maluku 2021 WTP, Ini Penjelasan BPK

AMBON, MalukuTerkini.com - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

LHP LKPD Maluku Tahun Anggaran 2021 diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang - Ambon, Jumat (27/5/2022).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dihadiri langsung Gubernur Murad Ismail, Wakil Gubernur Barnabas Orno, Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang, melalui media video conference, Pimpinan  BPK Perwakilan Maluku Pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD Maluku, Forkopimda Maluku serta pimpinan OPD di jajaran Pemprov Maluku.

Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang dalam laporannya menjelaskan, dari hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku TA 2021, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapat perhatian sebagai berikut :

  1. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum memadai,
  2. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dibayarkan melebihi ketentuan dan
  3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai.

Kendati demikian, LKPD Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki kecukupan pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

"Dengan dasar tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021," tandasnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Apakah LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Apakah sistem pengendalian internal telah berjalan efektif; (c) apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; serta (d) apakah pengungkapan CaLK telah memadai.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Sementara itu untuk LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan Tahun 2021.

Sasaran pemeriksaan meliputi kebijakan, pelaksanaan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Provinsi Maluku dalam menanggulangi kemiskinan telah melakukan upaya-upaya antara lain :

  1. Telah menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku dengan keanggotaan yang meliputi unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
  2. Telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan;

Namun demikian, dengan tidak mengesampingkan capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atas usaha-usaha yang dilakukan masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain :

  1. Kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum memadai, diantaranya karena belum ada keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, antar OPD, dan dengan institusi lain yang terkait;
  2. Upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berfokus pada tepat hasil, di antaranya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang belum seluruhnya tepat sasaran; dan
  3. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum memadai, karena belum sepenuhnya mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif, membangun kemitraan, peningkatan kemampuan/keterampilan, dan akses permodalan.

Selain itu, berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat Maluku yang bersumber dari BPS Tahun 2021 yang dapat menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu :

  1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku tahun 2021 sebesar 3,04% meningkat dibanding capaian tahun 2020. Namun laju pertumbuhan tersebut belum mencapai target, serta lebih rendah dibanding capaian nasional;
  2. Tingkat Kemiskinan tahun 2021 sebesar 16,30% menunjukkan peningkatan dibanding tingkat kemiskinan tahun 2020. Namun demikian tingkat kemiskinan tahun 2021 tersebut belum mencapai target, serta masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku merupakan tertinggi ke-4 dari 34 Provinsi di Indonesia;
  3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 telah tercapai sebesar 69,71 dari target sebesar 68,87. Angka ini naik dari tahun 2020 sebesar 69,49, meskipun masih di bawah IPM Nasional 2021. IPM Maluku tahun 2021 menempati posisi 26, posisi tersebut masih sama dibandingkan tahun sebelumnya; dan
  4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 turun menjadi 6,93% dibandingkan tahun 2020. TPT tahun 2021 belum mencapai target serta belum lebih baik dibandingkan TPT nasional.

Sementara itu, IHPD berisikan ringkasan atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 di wilayah Maluku yang meliputi 12 LHP LKPD, 5 LHP Kinerja, 3 LHP DTT, yang mengungkapkan 305 Temuan Pemeriksaan dengan 980 rekomendasi. IHPD juga memuat informasi penting terkait capaian indikator ekonomi makro daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, profil BUMD dan BLUD, serta hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHP BPK dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Sampai Semester II Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku telah menindaklanjuti 66,48% atau 964 dari 1.450 rekomendasi yang diberikan BPK. Sisa rekomendasi sebanyak 240 rekomendasi atau 16,55% masih dalam proses tindak lanjut, dan 189 rekomendasi atau 13,03% belum ditindaklanjuti serta sebanyak 57 rekomendasi atau 3,93% tidak dapat ditindaklanjuti. Mengapresiasi atas pencapaian dan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

"DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Kami juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," ungkapnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!