Sekilas Info

Usai Periksa Wali Kota Tual, Polda Maluku akan Gelar Perkara Bersama KPK & Bareskrim

Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Harold Wilson Huwae

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemeriksaan terhadap Wali Kota Tual Adam Rahayaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah usai.

Pelaksanaan pemeriksaan itu dalam kaitannya memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Usai pemeriksaan, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah menyerahkan hasil pemeriksaan ke jaksa namun untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut maka perkara ini akan digelar kembali bersama KPK dan Bareskrim Polri.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Harold Wilson Huwae, kepada malukuterkini.com di ruang kerjanya, Rabu (9/8/2023).

Menurut Huwae, saat ini penyidik sudah bekerja dan tidak ada yang masuk angin ataupun diintervensi.

"Pemeriksaan Wali Kota Tual untuk melengkapi petunjuk jaksa. Hal itu sudah dilakukan dengan pemeriksaan tambahan dan setelah pemeriksaan berkas dikembalikan ke jaksa. Kita akan gelar perkara lagi," ungkapnyanya.

Huwae menyampaikan penyidik akan gelar perkara bersama KPK dan Bereskrim.

Menyangkut status tersangka, Huwae belum menyatakannya namun ia memastikan perkara ini on the track dan segera dilakukan gelar perkara.

"Kita akan gelar perkara dengan Mabes Polri dan KPK. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa sudah melalui supervisi KPK dan Bareskrim sehingga tidak ada yang namanya kasus korupsi di intervensi. Jadi semua on the track seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Penyidik tidak masuk angin, semuanya jalan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Tual Adam Rahayaan, Selasa (8/8/2023) menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

Sebelumnya sejumlah ASN di kota Tual sudah diperiksa diantaranya Abas Apolo Renwarin selaku mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual dan Ahmad Roroa  sebagai Kepala Seksi Penyantunan Anak dan Lansia Dinsos Kota Tual.

Keduanya diperiksa sebagai saksi. Namun untuk saksi Abas Apolo Renwarin yang bersangkutan juga telah berstatus sebagai tersangka dan berkasnya sejak Agustus tahun lalu dan berkasnya pun sudah sampai di Kejati Maluku.

Untuk diketahui, kasus dugaan penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual ini terjadi pada  tahun 2016 dan 2017.

Adanya ketidakberesan dalam kasus ini diusut penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dan berdasrakan hasil audit

kerugian keuangan negara  dilakukan BPKP Perwakilan Maluku, ditemukan ada kerugian negara senilai Rp 1,8 miliar. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!