AMBON, MalukuTerkini.com – Posyandu di Provinsi Maluku terus bertransformasi dari sekadar pusat kesehatan ibu dan anak menjadi pusat layanan sosial dasar terintegrasi.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 yang berlangsung di Ambon, Sabtu (18/4/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku selaku Ketua Panitia Penyelenggara, dr Elna Anakotta SpM MH dalam laporannya mengaku sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini memiliki mandat untuk mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Posyandu tidak lagi hanya fokus pada kesehatan, tetapi mencakup enam standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi masyarakat,” ujarnya.
Integrasi layanan tersebut, rincinya mencakup cakupan yang lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat, antara lain Pendidikan (Fokus pada PAUD dan pendidikan kesetaraan); Kesehatan (Layanan imunisasi, pemantauan ibu hamil, balita, serta skrining penyakit menular dan tidak menular); Pekerjaan Umum (Pemastian akses air bersih dan sanitasi); Perumahan Rakyat (Fasilitasi rumah layak huni dan lingkungan sehat); Sosial (Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan perlindungan anak) serta Ketentraman dam Ketertiban Umum (Keamanan serta perlindungan masyarakat).
“Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kebijakan, menetapkan pembagian peran antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga menyusun alokasi anggaran yang tepat. Sangat penting bagi kita untuk menyamakan sinergi antar-instansi agar teknis implementasi enam SPM ini benar-benar sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan,” rincinya.
Melalui Rakor ini, katanya, Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan tersusunnya rencana aksi konkret dan inventarisasi solusi atas kendala teknis yang dihadapi para kader di lapangan.
“Hasil akhir yang diharapkan adalah adanya kesepakatan kuat antara Tim Pembina Posyandu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota demi mempercepat kesejahteraan masyarakat Maluku melalui penguatan fungsi Posyandu,” kata Elna.
Rakor yang dihadiri oleh 150 peserta ini melibatkan Tim Pembina Posyandu dari 11 Kabupaten/Kota, Bappeda, BPKAD, serta Dinas PMD se-Provinsi Maluku.
Rakor ini juga dihadiri oleh Sekda Maluku Sadali Ie maupun Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nitta Rosalin. (MT-06)
Tinggalkan Balasan