Tim Appraisal Lahan Blok Masela Resahkan Warga Tanimbar

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com – Tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) meresaahkan warga Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Tim yang datang melakukan survei lahan untuk kepentigan proyek migas Blok MAsela di Desa Lermatang, Jumat (22/5/2026) ternyaa tanpa sosialisasi terbuka kepada masyarakat.

KJPP merupakan badan usaha resmi berizin Menteri Keuangan yang berwenang memberikan jasa penilaian nilai ekonomis suatu aset secara independen, objektif, dan profesional. KJPP sering juga disebut sebagai lembaga appraisal.

Warga Desa Lermatang kemudian melakukan aksi mrmprotes kedatangan Tim Appraisal KJPP tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Frederick Korampaulun menilai pola pendekatan yang dilakukan Tim Appraisal KJPP  sangat arogan, tertutup, dan merendahkan martabat masyarakat adat.

“Jangan datang ke desa kami seperti pencuri tanah. Ini bukan wilayah kosong tanpa pemilik. Ini tanah hidup milik rakyat yang punya sejarah, adat, dan masa depan,” tandas Frederick, disela-sela kedatangan Tim Appraisal KJPP ke lokasi Smelter di Desa Lermatang, Jumat (22/5/2026).

Ia menilai, cara kerja yang dilakukan dalam tahapan awal pengadaan lahan Blok Masela mulai menunjukkan upaya diam-diam lalu mengukur tanah milik rakyat tanpa sepengathuan rakyat itu sendiri

“Pembebasan lahan di Pulau Nustual yang berujung konflik hukum dan luka sosial besar seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah maupun investor. Namun yang terjadi hari ini justru memperlihatkan pola yang sama sedang diulang. Kami tidak anti investasi. Tapi jika rakyat diperlakukan seperti hambatan pembangunan, maka ini bukan investasi, ini kolonialisme gaya baru,” tandasnya

Frederick menyoroti fakta bahwa masyarakat tidak pernah diberi penjelasan terbuka terkait mekanisme penilaian lahan, kategori nilai ekonomis tanah, maupun tahapan resmi yang sedang berjalan.

“Lahan masyarakat Lermatang Desa bukan sekadar bidang kosong di atas peta proyek. Di atas tanah itu ada kebun produktif, tanaman umur panjang, sumber penghidupan keluarga, hingga wilayah adat yang memiliki nilai sosial dan historis yang tidak bisa dihitung hanya dengan angka. Ini proyek Rp350 triliun, tapi cara masuk ke kampung seperti operasi senyap. Tidak ada transparansi. Tidak ada penghormatan terhadap rakyat. Jangan bodohi masyarakat dengan permainan seperti ini,” ungkapnya. (MT-06)