Gelar FGD Stranas AKPSH, Ini Pesan Penjabat Wali Kota Ambon

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan fasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Monitoring dan Evaluasi Program Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Balai Kota Ambon, Rabu (19/10/2022).

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, kepemilikan identitas merupakan hak dasar setiap penduduk Indonesia. Namun, dalam realitanya masih terdapat penduduk yang tidak teridentifikasi karena kendala kepemilikan identitas kependudukan.

Untuk itu, pemerintah Indonesia hadir untuk pemenuhan hak setiap penduduk maupun warga negaranya melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 62 tahun 2019 tentang strategis nasional.

"Dalam pelaksanaannya ada tiga strategis yang diimplementasikan yaitu peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan warga negara Indonesia dalam mencatatkan peristiwa kependudukan, percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, dan penguatan koordinasi kolaborasi dan sinkronisasi antara Kementerian atau lembaga pemerintah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati," ungkap Wattimena.

Dikatakan, komitmen Pemerintah untuk pemenuhan kepemilikan identitas kependudukan tercermin dalam target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khusunya tujuan 16.9 yaitu, target pada tahun 2030 negara dapat memberikan identitas yang sah bagi semua warga negara.

"Tujuan dari strategi AKPSH) adalah untuk melaksanakan percepatan pendaftaran pendudukan, pencatatan sipil, dan pengembangan statistik hayati secara berkala dan inklusif,  mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia dan, serta  menyediakan statistik hayati yang akurat lengkap dan terkini," katanya.

Wattimena menjelaskan dalam FGD strategi nasional AKPSH  ini sebagai wujud perhatian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap strategi implementasi pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan.

"Sangat diharapkan keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan lintas sektor dalam berkomitmen memberikan kontribusi pikiran melalui inovasi program kegiatan dan penanganan yang tepat sasaran pemenuhan hak-hak kependudukan secara benar jujur, dan akurat," jelasnya. (MT-05)