oleh

Bawaslu dan Polres SBT Didemo Warga

-Politik-779 views

BULA – Puluhan warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan aksi demonstrasi di Bawaslu dan Mapolres SBT di Bula, Selasa (14/5/2019).

Para pendemo mendesak proses hukum terhadap sejumlah oknum yang diduga terlibat politik uang saat proses Pemilu 2019 di Kecamatan Tutuk Tolu.

Mereka memulai aksi mereka dengan mendatangi Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten SBT.

Di pelataran kantor Bawaslu, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani (ASM) ini membeberkan sejumlah hal tentang dugaan praktik  politik uang oleh sejumlah oknum, diantaranya calon anggota DPRD Kabupaten SBT asal Partai Gerindra Umar Gasam,  KapolsekTutuk Tolo Ipda Puji Haryadi serta sejumlah oknum warga.

Politik uang ini diduga dilakukan untuk mencari suara untuk oknum calon anggota DPRD yang diduga terlibat tersebut.

“Semua bukti, diantaranya uang sebesar Rp 3,5 juta dan enam kartu nama sudah kami serahkan ke Bawaslu dan  Gakumdu,” ungkap koordinator Aksi, Saleh Kafara.

Kufara mendesak Bawaslu untuk mempercepat proses hukum, termasuk memeriksa oknum calon anggota DPRD dan oknum anggota Polri di Polsek Tutuk Tolu.

“Saksi yang lain sudah diperiksa, tapi dua orang ini belum. Untuk itu kita mendesak agar segera diperiksa,” tandasnya.

Dalam pernyataan tertulis, para pendemo mendesak Bawaslu Kabupaten SBT untukmemanggil dan meminta semua okunum yang diduga terlibat praktik tersebut.

“Meminta kepada pimpinan Bawaslu untuk memanggil dan meminta keterangan para oknum yang terindikasi memberi dan turut dalam politik uang yaitu Kapolsek Tutuk Tolu Ipda Puji Haryadi,” tandas para pendemo sebagaimana pernyataan sikap mereka.

Setelah menyerahkan pernyataan tertulis kepada staf Bawaslu, para pedemo melanjutkan aksi di Mapolres SBT. Para pendemo ditemui Kasat Reskrim Polres SBT, Iptu La Beli.

Setelah mendengar orasi pendemo tentang dugaan praktik politik uang tersebut, Iptu La Beli mengatakan, masalah ini masih ditangani Bawaslu hingga batas waktu 14 hari.

“Setelah itu, akan disampaikan dalam rapat bersama Bawaslu dengan Kepolisia dan Kejaksaan sebagai pihak penuntut umum,” katanya.

Sementara itu, pimpinan Bawaslu SBT belum berhasil dikonfirmasi terkait perkembangan proses hukum terhadap masalah tersebut. Begitu juga para oknum yang  diduga  terlibat  politik uang juga belum berhasil dikonfirmasi. (MT-05)

Komentar

News Feed