Sekilas Info

Wagub Maluku: Target Pendapatan Daerah Turun Rp 30,26 M

RANCANGAN KUA PPAS – Wagub Maluku Barnabas Orno (kiri) menyerahkan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae saat rapat paripurna DPRD di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (4/9/2019).

AMBON - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019.

Penyerahan KUA dan PPAS ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Maluku di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Kamis (4/9/2019), yang juga dihadiri  Penjabat Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang, para pimpinan OPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.

Dijelaskan, Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 turun menjadi 3,17 trilyun dari perkiraan pendapatan APBD Murni tahun 2019 yang sebesar Rp 3,20 triliun atau terjadi penurunan sebesar Rp 30,26 milyar atau sebesar 0,94 persen.

“Untuk perubahan komponen pendapatan daerah terdiri dari, PAD turun menjadi 501,94 milyar pada KUA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019. Ini  lebih rendah dari rencana semula yang ditargetkan sebesar Rp 532,80 milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp 30,85 milyar atau 5,79 persen,” jelasnya.

Menurutnya, Dana Perimbangan pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan tidak mengalami perubahan. “Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam KUA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019 naik sebesar Rp 588 juta atau 18,75 persen jika dibandingkan dengan yang direncanakan pada APBD murni TA 2019,” rincinya.

Sementara pada bagian belanja, katanya, direncanakan turun menjadi Rp 3,18 trilyun lebih rendah dibandingkan rencana semula yang sebesar 3,21 trilyun atau turun 0,82 persen.

Mantan Bupati MBD ini juga memaparkan, untuk kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula yang sebesar Rp 1,62 trilyun menjadi Rp 1,73 trilyun atau naik sebesar Rp 109,33 milyar atau 6,71 persen.

“Sedangkan untuk Belanja Langsung direncanakan turun menjadi Rp 1,45 trilyun, lebih rendah dari rencana semula yang sebesar Rp 1,58 trilyun atau turun 8,55 persen,” rincinya.

Ia juga menjelaskan, dari gambaran Perubahan Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 yang sebesar Rp 3,17 trilyun, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar Rp 3,18 trilyun, maka terjadi peningkatan defisit anggaran dari Rp 12,50 milyar menjadi Rp 16,26 milyar atau meningkat sebesar Rp 3,76 milyar atau 30,13 persen dalam Rancangan KUA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019 ini.

“Untuk Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi penurunan pada pos Penerimaan Pembiyaan Daerah yaitu dari 26,70 milyar yang direncanakan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 turun menjadi 16,26 milyar pada KUA dan PPAS Perubahan 2019,” jelasnya.

Ditambahkan, pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga mengalami penurunan dari prakiraan semula yang sebesar Rp 14,20 milyar pada APBD Murni tahun anggaran 2019 menjadi nol rupiah pada KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019.

“Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 16,26 milyar yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran,” tandasnya. (MT-03)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!