Sekilas Info

Pemprov Maluku Terapkan Tiga Fase Perjalanan Mudik

Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menerapkan tiga fase perjalanan mudik Idul Fitri 1442 H tahun 2021.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Maluku Murad Ismail nomor 451-56 tanggal 3 Mei 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran  Gubernur Nomor 451-52 tentang Peniadaan Mudik Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021 dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H di Provinsi Maluku.

"Mudik ada terbagi tiga fase yaitu 3-5 Mei, kemudian 6-17 Mei dan 18-24 Mei. Misalnya tanggal 3-5 Mei semua pelaku perjalanan yang antar kabupaten kota itu tidak pakai SIKM tetapi protokol kesehatan berupa rapid test antigen dan GeNose, PCR dipersyaratkan itu 1 × 24 jam. Kalau kemarin kan tidak ada sekarang dipersyaratkan. Kemudian ditanggal 6-17 Mei itu SIKM berlaku. Kemudian tes antigen dan lain-lain berlaku 2× 24 jam. Nanti tanggal 18-24 Mei kembali berlaku 1× 24 jam lagi," jelas Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang didampingi Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Maluku Doni Rerung kepada warawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/5/2021).

Kasrul menjelaskan, pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud wajib memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota asal, serta diberlakukan terhitung mulai tanggal 6 - 17 Mei 2021 sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut: Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan, sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM.

Kemudian bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM;

Sedangkan bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM dan bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM.

Sementara itu pelaku perjalanan dari luar Provinsi Maluku baik melalui laut  dan/atau udara wajib memiliki SIKM dari daerah asal atau surat izin perjalanan tertulis lainnya dan pelaku perjalanan dari dalam Provinsi Maluku ke luar Provinsi Maluku baik melalui laut dan/atau udara wajib memiliki SIKM yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota asal.

Kasrul juga menjelaskan, untuk pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat/laut/penyeberangan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku diwajibkan menunjukkan hasil negatif RT PCR/ rapid test antigen.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk Pelaku Perjalanan rutin dengan moda transportasi darat/laut/penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, namun akan dilakukan tes acak dengan rapid test antigen apabila diperlukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil skrining Kesehatan (cek suhu tubuh) atau melanggar protokol kesehatan.

"Jadi nanti tes acak. Yang dimaksud dengan wilayah aglomerasi yaitu Pulau Ambon, Penyeberangan Hunimua –Waipirit, Pulau Buru, Pulau Seram dan Kota Tual–Langgur dan      lokasi sejenis lainnya yang ditentukan    oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota," jelas Kasrul.

Kasrul menambahkan, ini juga merupakan tindak lanjut  arahan Presiden Joko Widodo bersama semua gubernur, bupati/wali kota.

"Tindak lanjut arahan itu, tadi pagi kita dierikan arahan Mendagri, Menkes, panglima TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB dan kementerian terkait kemudian ada beberapa masukan dari beberapa kabupaten/kota. Akhirnya kita melakukan pengecualian terhadap surat edaran gubernur yang kemarin sudah diedarkan," tambah Kasrul. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!