Sekilas Info

Polres Ambon Jadi Satker Terbaik Kelola Anggaran

PENGHARGAAN - Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sunoto (kanan) menyerahkan penghargaan satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu anggaran diatas Rp 75 milyar kepada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019 dan Stakeholder's Day; Sinergi Menuju Maluku Berprrstasi, yang berlangsung di Ambon, Rabu (24/7/2019).

AMBON – Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease mendapat penghargaan sebagai satuan kerja (satker) dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tingkat wilayah Maluku semester I oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Polres Ambon menjadi yang terbaik di kategori satker dengan pagu anggaran besar (pagu anggaran diatas Rp 75 milyar). Peringkat kedua ditempati Rindam XVI/Pattimura dan peringkat ketiga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI.

Penghargaan tersebut diserahkan Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sunoto kepada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2019 dan Stakeholder's Day; Sinergi Menuju Maluku Berprrstasi, yang berlangsung di Ambon, Rabu (24/7/2019).

Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan sebagai satker terbaik dengan katagori pagu anggaran diatas Rp 75 milyar.

“Perlu saya bercerita bahwa kami masuk di Polres Ambon pada bulan Desember 2017, yang mana perencanaan kebutuhan tahun 2018 sudah lewat sehingga mau tidak mau kami jalankan DIPA yang ada kita tidak bisa ambil lagi. Disitu saya tanyakan ke bendahara kami berapa UP tiap bulan yang diajukan. Bendahara menyampaikan Rp 500 juta. Jumlah ini untuk mengkafer seluruh kegiatan Polres saya rasa tidak cukup,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, menurut Kapolres, membuat dirinya menulis surat kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku saat itu, Sudarmanto.

“Beliau sempat meragukan, karena yang kami ajukan waktu itu Rp 1 milyar lebih, dan apakah bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan maka akan anggaran akan turun lagi Rp 500 juta. Kemudian kami menjawab mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan dan dengan berakhirnya anggaran tahun 2018 kami bisa pertanggung jawabkan. Pengelolaan ini kami lakukan terbuka sehingga 2018 kami juga mendapatkan penghargaan. Jadi penyerapan anggaran itu kita bisa monitor di aplikasi opstan di HP Android.

Selain kategori satker dengan pagu anggaran besar, juga diberikan penghargaan kategori satker dengan pagu sedang (pagu anggaran antara Rp 10 milyar – Rp 75 milyar), yang mana peringkat pertama ditempati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, peringkat kedua Kantor Kesehatan kelas II Ambon dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Sementara kategori satker dengan pagu kecil (pagu anggaran dibawah Rp 10 milyar), peringkat pertama ditempati Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon, disusul peringkat kedua Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan peringkat ketiga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon. (MT-03)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!