Sekilas Info

Desak Pimpinan DPRD Ambon Jadi Tersangka, AMPERA Maluku Serbu Kejati

AMBON, MalukuTerkini.com – Proses hukum kasus dugaan korupsi pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Ambon tahun anggaran 2020 senilai Rp 5,3 miliar, yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon terus mendapat dukungan.

Kali ini puluhan mahasiswa dan OKP yang tergabung dalam dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Maluku melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Senin (20/12/2021).

Aksi puluhan mahasiswa dikoordinir oleh  Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Alifhan mendesak agar kasus yang diduga melibatkan pimpinan DPRD Kota Ambon segera dituntaskan.

Karena itu, AMPERA mendesak Kejati Maluku untuk  memberikan penegasan kepada kejari Ambon yang menangani perkara tersebut untuk menetapkan unsur pimpinan DPRD Kota Ambon sebagai tersangka.

"Kami juga meminta agar  Kejati Maluku  dapat membentuk tim investigasi guna mengusut tuntas kasus ini. Pimpinan DPRD harus dijadikan tersangka," tandas Korlap Aksi, Alifhansaat membacakan tuntutannya.

Kendati tidak ditemui petinggi Kejati, para pendemo tetap berorasi dan mendesak agar kasus ini harus tuntas.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, langsung menemui pendemo di depan Kantor Kejati Maluku.

Pendemo tetap tegas dan menyatakan mendukung kinerja Kejari Ambon dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ambon.

Namun demikian para pendemo berharap Kejari Ambon serius menangani kasus tersebut hingga tuntas, dan tidak tebang pilih.

"Kami berharap kepada Kejari Ambon agar terbuka dan transparan atas kasus ini. Sebab kerugian keuangan negara yang ditemukan BPK Perwakilan Maluku pada Sekretariat DPRD Ambon juga bagian dari uang rakyat," harapnya.

Dihadapan pendemo, Kasi Penkum tak banyak menanggapi namun ia menerima pernyataan sikap dan menjelaskan akan menyampaikan kepada pimpinan.

Sebagaimana diketahui, BPK menemukan sejumlah proyek fiktif bernilai miliaran rupiah yang mana ada dalam laporan keuangan Pemkot Ambon, tahun anggaran 2020.

Dalam laporan itu ada realisasi belanja barang dan jasa yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah sekitar Rp 5,3 miliar.

Sejak Kamis (18/11/2021) hingga saat ini, Jaksa telah memeriksa Sekwan Steven Dominggus, eks Sekwan Elkyopas Silooy, sejumlah staf Setwan dan dua kontraktor pengadaan.

Sementara Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta bersama Wakil Ketua Rustam Latupono dan Gerald Mailoa telah diperiksaa, Senin (13/12/2021).

Disusul keesokan hingga saat ini tercatat belasan orang yang terdiri dari pimpinan maupun anggota DPRD Kota Ambon sudah diperiksa jaksa. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!